Menu

VIETNAM UTARA

Mar
17
2015
loading...
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Post

Vietnam Utara. Untuk merayakan kemenanganya Vietnam Utara mengubah nama kota Saigon menjadi Ho Chi Minh City.
Komunis Vietnam terus berusaha memperluas pengaruhnya dengan mencoba memengaruhi Kamboja. Usaha untuk melakukan kolonisasi di Kamboja ini disebut Vietnamisasi. Penyerbuan Vietnam untuk menguasai Kamboja dilakukan pada tanggal 7 Januari 1979. Pasukan Vietnam dalam menguasai Kamboja dibantu oleh orang-orang Kamboja yang mendukung Vietnam. Mereka itu tergabung dalam Front Penyelamat Nasional. Vietnam berhasil menguasai Kamboja. Oleh karena itu, Vietnam mendirikan Republik Rakyat Kamboja di bawah pemerintahan Heng Samrin bonekanya.
Meskipun Vietnam berhasil menguasai dan membentuk pemerintahan boneka, namun di dalam negeri Kamboja terjadi usaha untuk menentang pemerintahan komunis. Tentu saja itu memberi peluang bagi negara-negara dan pemerintahan antikomunis untuk menghambat laju perkembangan komunis di Asia Tenggara. Pemerintahan antikomunis di Kamboja dibentuk atas koalisi kelompok Sihanouk, Son San, dan Khieu Sampan. Koalisi itu membentuk pemerintahan baru di Kamboja dengan nama Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kamboja pada tanggal 22 Juni 1982.
Negara-negara anggota ASEAN dan PBB yang sebagian besar antikomunis tentu saja banyak yang memberi dukungan pada Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kamboja. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menghambat laju perkembangan komunis di dunia. Salah satu bentuk dukungan pada pemerintahan antikomunis di Kamboja adalah mengakui hanya Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kamboja yang berhak memerintah Kamboja dan menjadi wakil sah di PBB.
1.      Upaya Meredakan Perang Dingin
            Perang Dingin membuat situasi dunia dalam keadaan sangat mencekam, dunia khawatir bila sewaktu-waktu terjadi perang nuklir. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara maupun organisasi-organisasi di dunia untuk mengakhiri Perang Dingin, seperti berikut ini.
1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Sejak PBB berdiri, misi utamanya adalah mengupayakan agar tercipta perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Untuk mencapai misinya ini PBB selalu mengirim pasukan perdamaian untuk meredakan pertikaian antarnegara.
2) Konferensi Asia Afrika
Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955 berusaha untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia. Dunia dikejutkan dengan hasil konferensi yang dengan tegas menolak kolonialisme dalam segala bentuk, mempertahankan hak asasi manusi,a dan prinsip menentukan nasib sendiri untuk semua bangsa. Semangat yang mendorong untuk mencapai perdamaian dunia itu dikenal dengan Semangat Bandung yang dirumuskan melalui Dasasila Bandung.
3) Gerakan Nonblok
Tujuan utama munculnya Gerakan Nonblok adalah untuk dapat meredakan ketegangan internasional, di samping membantu gerakan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Dalam hal ini tujuan Gerakan Nonblok searah dengan cita-cita PBB. Prinsip hidup berdampingan secara damai yang sudah dirintis pada Konferensi Asia Afrika hendaknya diperluas lagi sehingga menjadi prinsip perdamaian bangsa-bangsa di seluruh dunia.
4) Hubungan Bilateral
Hubungan bilateral bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan di antara dua negara adikuasa tersebut. Hubungan bilateral ini dilakukan oleh negara Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon yang berkunjung ke Uni Soviet dan sebaliknya Presiden Uni Soviet Leonid Brezhnev yang berkunjung ke Amerika Serikat. Melalui pertemuan kedua tokoh negara adikuasa tersebut berkeinginan untuk menjadi perintis perdamaian di seluruh dunia.
2.      Berakhirnya Perang Dingin
Perang Dingin berakhir karena adanya desakan dari dunia internasional dan kesadaran oleh kedua negara adikuasa. Pada tahun 1970 mereka berupaya untuk mengurangi ketegangan. Situasai pengurangan konflik ini dikenal dengan détente yaitu situasai dimana kedua belah pihak yang sedang berkonflik mengalami kondisi puncak dimana mereka sudah tidak bisa maju lagi. Akhir perang dingin ditandai dengan peristiwa berikut ini.
a. Perjanjian Pembatasan Senjata Nuklir
Terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan ditandatangani­nya persetujuan SALT I (Strategic Arm Limited Task) dan SALT II atau pembatasan persenjataan strategis. SALT I merupakan perundingan pembatasan persenjataan strategis yang berlangsung di Helsinki, Finlandia tanggal 17 November 1969. Hasil perundingan ini ditandatangani oleh Richard Nixon (Presiden Amerika Serikat) dan Leonid Brezhnev (Uni Soviet). SALT II merupakan perundingan pembatasan persenjataan strategis yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada November 1972, tetapi hasilnya baru ditandatangani 18 Juni 1979 di Wina, Austria oleh Jimmy Carter (Amerika Serikat) dan Leonid Brezhnev (Uni Soviet).
Selama Perang Dingin berlangsung banyak negara telah mampu menciptakan senjata nukllir. Ada delapan negara yang telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir. Lima di antaranya dianggap sebagai “negara dengan senjata nuklir”, sebuah status yang diberikan oleh Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treatyatau NPT). Kelima negara tersebut dalam urutan kepemilikan senjata nuklir adalah Amerika Serikat, Rusia (bekas Uni Soviet), Inggris, Prancis, dan Republik Rakyat Cina. Diluar kelima negara NPT tersebut, ada tiga negara yang pernah melakukan uji coba nuklir, yaitu India, Pakistan, dan Korea Utara. Israel walaupun tidak mem­benarkan ataupun menyangkal memiliki senjata nuklir, diyakini memiliki sejumlah senjata nuklir.
b. Upaya menggantikan senjata Nuklir dengan senjata balistik
Presiden Ronald Reagen meningkatkan kemampuan persenjataan balistiknya yang memengaruhi sikap Mikhail Gorbachev untuk melakukan persetujuan pembatasan nuklir balistik tahun 1987. Dampak dari perjanjian ini, antara lain Uni Soviet mengurangi kekuatan angkatan perangnya di Eropa Timur dan mulai memusatkan pembenahan ekonomi serta kehidupan politik dalam negeri yang lebih demokratis.
c.             Perubahan Kepemimpinan Partai Komunis Cina
Deng Xiaoping berhasil menguasai Partai Komunis Cina (PKC) setelah meninggalnya Mao Tse Tung. Deng Xiaoping  merupakan pemimpin Cina yang menghendaki reformasi ekonomi. Programnya adalah membangkitkan sistem pertanian dan bisnis yang berdasarkan milik pribadi. Penanaman modal asing mulai masuk kembali terutama dalam sektor jasa dan diharapkan dapat berproduksi untuk tujuan ekspor. Hal ini menunjukkan adanya gejala kapitalisme dalam kehidupan komunisme di Cina. Akan tetapi, reformasi ekonomi yang ada tidak diimbangi dengan adanya reformasi politik sehingga kehidupan politik masih dikendalikan oleh Partai Komunis Cina. Dampaknya muncul bentrokan dengan mahasiswa seperti tahun 1989 di Lapangan Tiananmen, Beijing.
d. Runtuhnya Uni Soviet
Saat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Partai Komunis Uni Soviet pada bulan Maret 1985, Gorbachev melihat bahwa pembangunan negara-negara Blok Timur tertinggal jauh dari Blok Barat. Hal tersebut disebabkan karena sentralitas yang menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat negara Blok Timur. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka Gorbachev melancarkan Program Glasnost dan Perestroika untuk melakukan reformasi sistem sosial, politik, ekonomi, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan demokrasi serta pengurangan anggaran militer.
Dampak dari program tersebut adalah munculnya kesadaran nasionalisme di negara bagian Uni Soviet. Negara yang tergabung dalam Uni Soviet satu persatu mulai melepaskan diri dan menentukan nasibnya sendiri untuk merdeka. Keadaan tersebut menimbulkan kudeta dari Partai Komunis yang termasuk kedalam golonagan anti-Glasnot dan Perestroika. Kudeta terjadi pada tanggal 19 Agustus 1991 dengan tujuan menentang Gorbachev, menggulingkan kedudukannya dari Prseden Uni Soviet dan Pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet dan mencegah hancurnya Uni Soviet. Kudeta ini didalangi Marsekal Dimitri Yazow (Menteri Pertahanan), Jenderal Valdimir Kruchkov (Kepala KGB) dan Boris Pugo (Menteri Dalam Negeri). Kudeta tersebut berhasil digagalkan karena tidak mendapat dukungan rakyat dan militer.
Kegagalan Kudeta ini disebabkan karena beberapa faktor berikut ini.
1)      Sejak awal, kudeta itu telah mendapat tentangan dari rakyat UNi Soviet di bawah pimpinan Boris Yeltsin.
2)      Banyak unit militer yang menolak untuk menjalankan perintah dari tokoh petinggi yang ingin melakukan kudeta.
Setelah kondisi dapat dikendalikan maka Parlemen Uni Soviet mengadakan Kongres pada tanggal 5 September 1991 yang dihadiri utusan negara-negara bagian Uni Soviet. Kongres tersebut menghasilkan keputusan untuk membubarkan Uni Soviet dan menggantikannya dengan Persemakmuran Negara Merdeka. Gorbachev mundur sebagai Presiden Uni Soviet sejak tanggal 1 Januari 1992, dan Uni Soviet dinyatakan bubar.
e. Munculnya Amerika Serikat Sebagai negara Super Power
                 Runtuhnya Uni Soviet membuat perubahan tatanan politik dunia. Perimbangan antara Blok Barat dan Timur menciptakan tatanan politik dunia yaitu bipolar (dua kutub) berubah menjadi unipolar(satu kutub) setelah Uni Soviet runtuh. Karena tidak adanya perimbangan kekuatan menjadikan Amerika bersikap Arogan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan kepentingan Amerika. Hal tersebut tercermin dalam dominasai AS terhadap PBB dan melakukan invasi kenegara-negara yang dianggap melindungi jaringan teroris tanpa mandat PBB.
f. Penyatuan Jerman Jerman Barat dan Jerman Timur
                 setelah Perang Dunia II berakhir Jerman diduduki oleh Rusia dan Amerika dengan sekutunya. Pada masa Perang Dingin Jerman terpecah menjadi dua yaitu Jerman Timur yang dikuasai Rusia dan Jerman Barat yang dikuasai Amerika denga sekutunya. Keruntuhan Uni Soviet membuat rakyat Jerman ingin kembali bersatu hal tersebut ditandai dengan diruntuhkannya tembok pemisah antara Jerman Barat dan Timur.
5. Dampak Perang Dingin Terhadap Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia
1.      Posisi Indonesia Pada Masa Perang Dingin
Indonesia yang baru saja merdeka telah menentukan bahwa kebijakan Politik Luar Negerinya. Tantangan yang dihadapai Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah masalah menentukan sikap antara dua kelompok superpower yang saling berhadapan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk mengahadapi hal tersebut Indonesia memilih bersikap netral dan menolak masuknya pengaruh kedua blok tersebut. Indonesia bebas menentukan sikap dan cara-caranya sendiri dalam menghadapai masalah-masalah internasional. Namun Indonesia harus aktif dalam menghadapi masalah-masalah internasional demi terciptanya perdamaian dunia. Landasan Ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah Republik Indonesia secara jelas menyatakan pandangan politik luar negeri Indonesia di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa Indonesia akan berjuang dengan percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan diri sendiri, serta tidak akan mengambil keuntungan dan pergolakan internasional. Hal tersebut dipertegas dalam buku Mohammad Hatta yang berjudul “Dasar-dasar Politik Luar Negeri Indonesia”. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1978 merumuskan hal yang senada dengan Mohammad Hatta bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.
Pemerintah dituntut untuk menjalankan kebijakan politik tersebut dengan konsisten. Tetapi karena keadaan Indonesia yang baru saja merdeka dan kedaan dunia yang sangat kacau membuat kebijakan politik tersebut belum dapat dijalankan dengan baik. Pada Zaman Demokrasi Liberal politik Indonesia condong ke barat. Pada masa Demokrasi Terpimpin Politik Indonesia condong ke Timur. Dan pada masa Orde Baru politik Indonesia condong ke Barat. 
Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin condong ke timur dikarenakan hal berikut ini.
a.     Faktor Dalam Negeri
Dominasi PKI dalam kehidupan politik dan penentuan haluan politik luar negeri Indonesia sangat besar. PKI selalu berupaya untuk membelokkan haluan politik Indonesai agar berkiblat ke timur. Hal tersebut terlihat pada pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Hanoi-Phnom Penh-Peking.
b.     Faktor Luar Negeri
Sikap negara-negara Barat yang kurang bersimpati dan tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia, baik untuk menanggulangi masalah ekonomi maupun dalam masalah politik yaitu pembebasan Irian Barat. Selain itu juga negara Barat tidak mau menjual senjatanya ke Indonesia. Negara Barat malah justru mempersenjatai gerakan sparatis yang mengancam kesatuan Indonesia seperti yang pemberian senjata pada PRRI-Permesta di Sulawesi. Akibatnya Indonesia mendekatkan diri ke Timur dan melakukan konfrontsai dengan negara Barat.
Berlangsungnya Perang Dingin telah memperluas kesempatan bagi Indoneisa berperan aktif dalam perdamaian dunia sesuai dengan poliitik Indonesia yaitu Bebas Aktif. Indonesia dibawah pemerintah Orde Baru menjadi partner penting dalam membendung perluasan paham Komunisme. Setelah terjadi Peristiwa G-30-S-PKI Indonesia menjadi negara yang anti Komunis, sehingga negara Barat banyak memberi bantuan ekonomi bagi Indonesia. Presiden Soeharto telah berperan penting terhadap stabilitas dan keamanan regional.
Upaya pelaksanaan Politik Bebas Aktif diupayakan dengan pelaksanaan Konfresi Asia-Afrika yang menghasilkan Gerakan Non-Blok. Indonesia juga mengrim Pasukan Penjaga Perdamaian yang dikenal dengan Kontingen Garuda. Indonesia pada masa Pereang Dingin aktif mengampanyekan program pelucutan senjata nuklir dan konvesional untuk mengurangi ketegangan akibat persaingan negara adidaya. Indonesia juga menghimbau kepada negara adidaya untuk berunding membahas pengurangan senjata nuklir, himbuan tersebut dikampanyekan melalui forum PBB. Indonesia aktif dalam kerjasama bilateral, regional dan Internasional dengan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati. Kerjasama tersebut antara lain adalah PBB, ASEAN, Gerakaan Non Blok, OKI dan APEC.
2. Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Perang Dingin
            Seperti penjelasan diatas pada masa Parang Dingin keadaan Politik Ekonomi Indonesia belum stabil karena baru merdeka dan masih terdapat banyak konflik. Walaupun kedaan Indonesia yang belum stabil, Indonesia telah melakuakn kerja sama dan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.
a.     Indonesia dan ASEAN
            Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara menunjukkan komitmen pada politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia tetap menjauhi ikatan-ikatan militer formal dan tetap mendukung terciptanya zona damai, bebas, dan netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara. Indonesia juga memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dan dalam mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan.
Politik luar negeri Indonesia yang low profile pada umumnya diakui berhasil memulihkan citra Indonesia pasca-konfrontasi dan membantu pembangunan ekonomi nasional. Indonesia menjalin hubungan erat dengan negara-negara industri maju yang nonkomunis yang secara langsung dapat membantu pembangunan ekonomi, serta dengan negara-negara berkembang yang sehaluan. Asia Tenggara menjadi perhatian utama, sedangkan ASEAN menjadi soko guru politik luar negeri Indonesia. Kebijakan regional ini menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terciptanya lingkungan regional yang aman dan stabil.
b.     Indonesia dan Gerakan Nonblok
Pada 4 September 1991 Indonesia terpilih menjadi tuan rumah KTT GNB X dan sebagai Ketua GNB periode 1992–1995 menggantikan Yugoslavia. Keinginan Indonesia untuk menjadi Ketua GNB di tahun-tahun yang lalu terganjal oleh masalah Timor-Timur, terutama karena sikap beberapa negara anggota dari Afrika dan Amerika Selatan yang merupakan bekas jajahan Portugis. Di samping itu, peranan Indonesia dalam GNB juga dipertanyakan oleh beberapa anggota yang menilai bahwa Indonesia selama Orde Baru terlalu memihak kepada Barat.
            Indonesia meraih posisi ketua GNB di saat relevansi organisasi ini dipertanyakan. Seperti diketahui GNB merupakan wujud kebijakan sebagian besar negara-negara berkembang untuk melepaskan diri dari dominasi politik blok yang kaku. GNB didirikan di Beograde, Yugoslavia pada bulan September 1961. Lima negara, yaitu Yugoslavia, Mesir, India, Ghana, dan Indonesia (sporsor GNB) memutuskan untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang berkonfrontasi dan memilih untuk menentukan jalan mereka sendiri.
                  Dengan berakhirnya Perang Dingin adalah wajar bahwa relevansi GNB dipertanyakan. Banyak pihak yang menganggap bahwa GNB semata-mata merupakan produk Perang Dingin yang tidak lagi memiliki fungsi setelah Perang Dingin usai. Pandangan skeptis ini terutama ditunjukan oleh para pengamat asing, terutama dari negara-negara Barat. Sebaliknya, masyarakat Indonesia menyambut terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT X GNB, dan sebagai ketua gerakan ini untuk periode 1992–1995 dengan penuh antusiasme. Kompas misalnya menurunkan suatu artikel pada akhir bulan Desember 1991 dengan judul “Tahun Istimewa bagi Diplomasi Indonesia”. Pada tahun 1991 Indonesia menjadi salah satu Ketua Perundingan Paris yang mengakhiri konflik Kamboja serta terpilih menjadi ketua GNB, suatu prestasi yang dipandang sangat membanggakan. Pada akhir tahun 1992, dengan suksesnya penyelenggaraan KTT X GNB pada bulan September di Jakarta, Kompas menurunkan artikel berjudul “Tahun Puncak Diplomasi Indonesia”. Semua ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Ketua GNB.
c.     Hubungan Ekonomi Luar Negeri Indonesia
            Salah satu keprihatinan utama Indonesia di masa-masa mendatang adalah mengatasi berbagai persoalan pembangunan ekonominya. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.
            Pertama, adalah kecenderungan negara-negara maju untuk mengaitkan berbagai persyaratan politik kepada bantuan ekonomi yang mereka berikan. Kedua, adalah meningkatnya proteksionisme perdagangan yang dilancarkan negara-negara ekonomi maju. Ketiga, adalah meningkatnya kompetisi ekonomi antara sesama negara berkembang. Semua faktor tersebut semakin menyulitkan upaya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan bantuan ekonomi asing, akses pasar, dan penanaman modal asing.
            Paul F. Gardner dalam bukunya “50 Tahun Hubungan Indonesia–Amerika”, menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan salah satu negara adikuasa ini mengalami pasang surut. Pasang surut berarti hubungan yang tidak selalu berada pada rasa aman. Amerika Serikat akan selalu mendekati Indonesia yang notabenenya adalah negara terbesar potensinya di kawasan Asia Tenggara.
1)      Keadaan Ekonomi Sebelum Orde Baru
Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pasca-KMB, Indonesia mulai menata hubungan ekonomi dengan bangsa-bangsa lain. Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB makin memudahkan pemerintah RI untuk mendapatkan bantuan dana.
Pada tahun 1950-an diwarnai dengan berbagai perekonomian dalam negeri yang tidak menguntungkan untuk perekonomian bangsa. Media 1950-an bangsa ini terpuruk dalam krisis ekonomi, yaitu inflasi yang mencapai angka 300%. Pemerintah terlalu sibuk dengan urusan perebutan kekuasaan politik, sementara posisi bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional kurang menyenangkan hati kedua negara adikuasa.
2)      Reintegrasi dengan Ekonomi Global Sejak Orde Baru
Usaha pemulihan ekonomi adalah prioritas utama dalam awal pemerintahan Soeharto. Salah satu ciri utama kebijakan pemerintah Orde Baru adalah me­ngin­tegrasikan kembali ekonomi Indonesia dengan ekonomi global.
Kebijakan pertama untuk memulihkan ekonomi adalah masuk kembali menjadi anggota PBB. Karena hal ini, otomatis Indonesia meminjam kembali uang dari IMF, Bank Dunia, ataupun lembaga keuangan lainnya.
3)      Peranan Lembaga Keuangan Dunia terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia (Lembaga Keuangan London Club dan Paris Club)
Terdapat dua forum untuk merundingkan penyelesaian masalah utang luar negeri, yaitu London Clubuntuk utang komersial swasta dan Paris Club untuk utang kepada pemerintah asing.
Karena utang luar negeri Indonesia kepada pemerintah asing maka pada tanggal 16 September 1966 di Tokyo diadakan pertemuan antara delegasi Indonesia dan wakil-wakil negara kreditor yang tergabung dalam Paris Club, yaitu Jepang, AS, Inggris, Prancis, Jerman Barat, Italia, Belanda. Pada bulan September 1966 antara Indonesia dan Paris Club sepakat untuk menunda pembayaran utang luar negeri Indonesia tahun 1968.
4)      Pembentukan IGGI dan CGI serta Pengaruhnya terhadap Ekonomi Indonesia
           Dalam pertemuan di Amsterdam tahun 1967 antara delegasi ekonomi Indonesia, negara donor, dan lembaga internasional dihasilkan konsorsium baru untuk Indonesia yang bernama IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia). IGGI bertujuan membantu Indonesia dalam menjalankan program stabilitas dan rehabilitas ekonomi Indonesia.
           Di dalam perjalanan, IGGI ternyata terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Itu sebabnya pada tanggal 25 Maret 1992, IGGI secara resmi dibubarkan. Sebagai ganti IGGI dibentuk CGI (Consultative Group for Indonesia). Adapun tujuan pembentukan CGI adalah ikut memajukan ekonomi Indonesia melalui pinjaman pemerintah dan swasta. Anggota CGI terdiri atas 18 lembaga keuangan internasional dan 18 lembaga negara donor yang sebagian besar merupakan mantan anggota IGGI.
5)      Penanaman Modal Asing di Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru
           Pada bulan Agustus dan September 1966 pemerintah Orde Baru atas nasihat IMF menyusun program stabilitas baru. Program-program itu disetujui Presidium Kabinet sebagai salah satu tindakan ekonomi. Pokok-pokok dari program itu adalah sebagai berikut
a)   Kekuatan-kekuatan pasar akan memainkan peran yang vital dalam stabilitas ekonomi.
b)   Perusahaan-perusahaan negara akan beroperasi berdasarkan persaudaraan dengan sektor swasta.
c)   Sektor swasta harus diberi dorongan, dengan memberi dorongan dengan jalan menghapuskan pembatasan-pembatasan lisensi impor terhadap bahan baku.
d)   Penanaman modal swasta asing akan dirangsang dengan suatu undang-undang penanaman modal baru.
Berdasarkan poin keempat itu maka pemerintah Orde Baru pada tanggal 10 Januari 1967 memberlakukan UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA (Penanaman Modal Asing). Tanggal 19 Januari 1967 pemerintah membentuk suatu organisasi untuk menangani penanaman modal asing. Salah satu contoh daerah yang berhasil menarik investasi asing adalah DKI Jakarta. Daerah ini sejak tahun 1967 berhasil menarik jutaan dollar Amerika Serikat melalui PMA.
6)      Hubungan Indonesia dengan IMF
           Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan lembaga keuangan Internasional (IMF). Bahkan, saat dilanda krisis keuangan pada tahun 1997 hubungan itu makin erat. Akan tetapi, bantuan IMF kali ini tidak bisa membangkitkan Indonesia dari krisis. Bahkan, IMF melakukan intervensi perekonomian Indonesia, misalnya memerintahkan untuk menutup 16 bank swasta nasional dan menaikkan harga BBM.
           Pada tahun 2003 Indonesia mengakhiri bantuan IMF, tetapi hubungan itu tidak terputus begitu saja. Indonesia masih berutang dengan IMF. Dengan demikian, ekonomi Indonesia akan terus diintervensi oleh IMF sampai Indonesia dapat melunasi utangnya. Untungnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia berhasil memutuskan hubungannya dengan IMF setelah melunasi semua utang-utangnya pada lembaga tersebut. Dengan demikian, IMF tidak bisa mendikte kebijakan ekonomi Indonesia.
7)      .Hubungan Indonesia dengan Bank Dunia
           Indonesia adalah negara yang pertama kali dipilih sebagai negara yang memiliki kantor staf Bank Dunia. Fungsinya adalah merumuskan rencana program secara menyeluruh; merumuskan program pembangunan; mengoordinasi penggunaan bantuan.
Seperti halnya dengan IMF, Indonesia juga menjalin hubungan dengan Bank Dunia untuk memperoleh dana pinjaman pembangunan. Sayangnya, perkembangan Bank Dunia banyak mewakili negara Barat, terutama Amerika Serikat. Walaupun demikian, Indonesia mengambil manfaat dari hubungannya dengan Bank Dunia ini.
Uji Pemahaman Materi
Tugas Rumah.
Karjakan sesuai dengan perintahnya!

artikel lainnya VIETNAM UTARA

Tuesday 22 May 2018 | Post

Yuk gan… Join di serunya *BAZAAR RAMADHAN* by _Jenewa production_ *TELKOM LANDMARK TOWER* _public area lantai…

Tuesday 7 November 2017 | Post

INFO YEAR END SALE BAZAAR Calling All Tenant !! Hallo sahabat Jakarta, Podjok Production kembali menyelenggarakan…

Saturday 1 April 2017 | Post

Cattleya ~ Available in 10 different colors Bring on the sunshine in this colorful floral long…

Sunday 8 April 2018 | Post

Artis Strength and Fitness – Cross-Training Ghost (3 Rounds for reps) 6 rounds of: 1 minute…