Info Jakarta

pusat informasi di kota jakarta

Menu

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DUNIA

Mar
17
2015
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Post

Perkembangan Mutakhir Sejarah Dunia
Standar Kompetensi
3. Menganalisis perkembangan sejarah dunia sejak Perang Dunia II sampai perkembangan muatkhir
Kompetensi Dasar
3.2. Menganalisis perkembangan mutakhir sejarah dunia
Berakhirnya Perang Dunia II menandai suatu babak baru dalam sejarah dunia. Banyak peristiwa penting mewarnai kehidupan dunia. Peristiwa tersebut diwarnai dengan munculnya negara adikuasa yaitu Rusia dan Amerika. Berkembangnya teknologi persenjataan yang canggih dan memiliki daya rusak yang hebat membuat dunia khawatir jika terjadi perang yang lebih dahsyat daripada Perang Dunia II. Persaingan dalam memperluas kekuasaan dan penananam paham Komunis dan Liberalis-Kapitalis menjadi faktor pendorong ketegangan yang terjadi antara kedua negara adidaya tersebut. Berakhirnya Dingin menyebabkan munculnya persenjataan militer yang canggih dan dominasi Amerika di dunia. Dominasi Amerika mendorong arogansi sehingga menciptakan peristiwa-peristiwa baru yang menambah catatan sejarah dunia.
(gambar invasi Amerika ke Irak/Afganisthan)
A. Peristiwa Mutakhir Dunia
1. Reunifikasi Jerman
Sebelum Perang Dunia II Jerman adalah negara yang paling kuat. Puncaknya adalah saat Jerman dipimpin Adolf Hitler dengan Partai Nazi, yang berusaha menguasai Dunia yang memicu Perang Dunia II. Setelah mengalami kekalahan Jerman dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat (dikuasai Inggris, Amerika, Prancis) dan JeramanTimur dibawah Uni Soviet. Negara Jerman juga dibagi menjadi empat zona pendudukan. Ibu kota lama Berlin, sebagai pusat Dewan Kontrol Tentara Sekutu sendiri dibagi menjadi empat zona. Niat awal penguasa pendudukan adalah untuk mengawal Jerman bersama-sama, namun ketika  tahun 1949 mulai munculnya Perang Dingin menyebabkan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat menggabungkan zona-zona mereka ke dalam satu pemerintahan, yaitu Republik Federal Jerman (Berlin Barat) pada 1949. Hal itu tidak termasuk zona Uni Soviet yang kemudian menjadi Republik Demokratik Jerman (Berlin Timur) pada tahun yang sama. Selain itu, sejajar dengan syarat-syarat Konferensi Yalta pada Februari 1945, wilayah-wilayah timur Pomerania dan Silesia, serta separuh daripada selatan Prusia Timur, diberikan kepada Polandia dan separuh daripada utara Prusia Timur (kini dikenal sebagai Kaliningrad Oblast) diberikan kepada Uni Soviet.
Pada tahun 1961 dibangun tembok yang memisahkan Jerman Timur dan Jerman Barat. Pembangunan tembok ini bertujuan untuk mengentikan eksodus warga Jerman Timur ke Jerman Barat yang semakin meningkat sejak kerusuhan di Jerman Timur pada tahun 1953. Tembok ini dibangun kokoh dan tebal serta dilengkapi kawat berduri beraliran listrik. Tembok tersebut dijaga ketat oleh pasukan patroli.
Eksodus tersebut didorong karena banyak warga Jerman Timur tidak ingin hidup di bawah pemerintahan Komunis. Kehidupan di Jerman Barat dan Timur sangat berbeda sekali. Perekonomian Jerman Barat diterapkan dengan sistem kapitalis sehingga perekonomian berkembang sangat pesat. Hal tersebut membuat Jerman Barat muncul sebagai industry maju menyamai Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia dan Jepang. Sedangkan di jerman Timur sistem yang diterapkan adalah komunis. Rakyat Jerman TImur tidak dapat menikmati kebebasan, sistem perekonomian jauh tertinggal dengan Jerman Barat, justru perekonomian Jerman Timur semakin merosot sehingga banyak yang hidup dalam kemiskinan. Jerman Barat menuntut pembaharuan secepatnya di Jerman Timur.
Harapan penyatuan Jerman muncul setelah Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 melakukan reformasi politik. Kelompok-kelompok pembaharuan muncul dan melakukan demosntrasi besar-besaran. Pada Pada tanggal 6–7 Oktober 1989, Gorbachev melawat Jerman Timur untuk memperingati hari ulang tahun Jerman Timur yang ke-40 dan mendorong para pemimpin Jerman Timur untuk menerima perubahan.  Gunther Schwabowski sebagai juru bicara pemerintahan Jerman Timur pada tanggal 9 November 1989 malam mengumumkan di televisi bahwa semua restriksi(pembuatan) perjalanan ke Jerman Barat dihilangkan. Semula warga Jerman Timur kurang mengerti maksud pernyataannya. Setelah itu jutaan warga Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke pos-pos perbatasan yang kemudian dibuka oleh para penjaga perbatasan. Dari hal inilah warga Jerman, Timur paham dengan pernyataan juru bicara pemerintah itu. Setelah itu banyak warga Jerman baik Barat dan Timur memberanikan diri merusak Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi salah satu berita mengesankan pada abad ke-20.
Pada tanggal 18 Maret 1990 pemilihan umum bebas pertama dan satu-satunya dalam sejarah Jerman Timur telah dilaksanakan. Pemerintahan yang dipilih diberi mandat utama untuk berunding dengan Jerman Barat mengenai pernyatuan dan pembubaran dua Jerman. Di bawah Perdana Menteri Lothar de Maizière, Jerman Timur berunding dengan Jerman Barat, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet mengenai syarat-syarat untuk penyatuan kembali Jerman. Sejalan dengan perundingan multilateral, perundingan bilateral antara pemerintahan Jerman Timur dan Jerman Barat terus berlangsung dan menuju pada penanda tangan perjanjian pada tanggal 18 Mei 1990 untuk uni ekonomi, sosial, dan moneter yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1990.
Pada tanggal 23 Agustus, Volkskammer (Parlemen Jerman Timur) mengesahkan tanggal 3 Oktober 1990 sebagai tanggal bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat.  Einigungsvertrag(Perjanjian Persatuan) telah ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 1990 oleh wakil-wakil Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tanggal 12 September 1990 perjanjian penyelesaian akhir yang berkenaan dengan negara Jerman (Perjanjian Dua Plus Empat) telah ditandatangani dan secara resmi mendirikan ulang kedaulatan kedua negara Jerman. Pertemuan Dua Plus Empat adalah pertemuan Menteri Luar Negeri dari negara-negara pemenang Perang Dunia II (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis) plus Menteri Luar Negeri Jerman Barat dan Jerman Timur di Ottawa Kanada pada bulan Februari 1990.
Tindak lanjut Pertemuan Dua Plus Empat dilaksanakan di Bonn, Jerman Barat pada bulan Mei 1990. Selanjutnya, diadakan pertemuan lagi di Berlin dan Paris. Pertemuan penting lanjutan terjadi di Moskow pada tanggal 12 September 1990 karena telah menemui titik temu tentang penyatuan dua Jerman. Hari bersejarah yang ditunggu oleh rakyat dua Jerman pun terjadi. Pada tanggal 3 Oktober 1990 Republik Federal Jerman dan Republik Demokrasi Jerman  bersatu kembali setelah terpisah selama 45 tahun. Itu berarti setahun setelah Tembok Berlin (lambang pemisah Jerman) diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989.
2. Masalah Kamboja
Kamboja atau Kampuceha merupakan suatu wilayah yang berada di Asia Tenggara. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara Kamboja. Peradaban Kamboja dimulai pada abad ke-1 Masehi. Selama abad ke-3, 4, dan 5 Masehi, Kerajaan Funan dan Chenla bersatu untuk membangun daerah Kamboja. Karajaan ini mempunyai hubungan dekat dengan Cina dan India. Kekuasaan dua kerajaan ini runtuh ketika Kerajaan Khmer dibangun dan berkuasa pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-13. Kerajaan Khmer masih bertahan sampai dengan abad ke-15. Ibu kota Kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah daerah yang dibangun pada masa kejayaan Khmer. Angkor Wat yang dibangun juga pada saat itu menjadi simbol bagi keku­asaan Khmer.
Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh Kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibu kota dari Angkor ke Lovek, di mana kerajaan mendapat keun­tungan besar karena Lovek adalah bandar pelabuhan. Pertahanan Khmer di Lovek akhirnya bisa dikuasai oleh Thai dan Vietnam, dan juga berakibat pada hilangnya sebagian besar daerah Khmer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1594. Selama tiga abad berikutnya, Khmer dikuasai oleh raja-raja dari Thai dan Vietnam secara bergiliran.
Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang dilantik oleh Thai, mencari perlindungan kepada Prancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Prancis yang isinya memberikan hak kontrol Provinsi Battambang dan Siem Reap yang menjadi bagian dari Thai. Akhirnya, kedua daerah ini diberikan pada Kamboja pada tahun 1906 pada saat perjanjian perbatasan oleh Prancis dan Thai.
Kamboja dijadikan daerah protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953, sebagai daerah dari koloni Indocina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada tanggal 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk.
Sihanouk ingin membangun Kamboja yang modern seperti negara-negara Barat. Dalam mengerahkan dukungan politiknya, Sihanouk mendirikan sebuah front nasional dengan nama Sangkum Ratrniyum (Komunitas Rakyat Sosialis).
Dalam pemilihan nasional, Sangkum Ratrniyum memperoleh suara mayoritas dalam Dewan Nasional. Sihanouk berhasil mendominasi pandangan politik Kamboja dan berhasil memadamkan oposisi konservatif dan sisi radikal. Ancaman yang dihadapi pada masa Sihanouk, yaitu sebagai berikut:
a.   Partai Komunis Khmer (KCP) yang dikenal dengan nama Khmer Merah;
b.   ancaman dari negara tetangganya, yaitu Vietnam Selatan dan Thailand.
Pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Namun, hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militernya, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS. Mereka pun menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menguasai kembali takhtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara di Kamboja.
Pada tanggal 9 Oktober 1970 Lon Nol mengangkat dirinya sebagai presiden di Kamboja. Pada tahun 1975 Pol Pot dapat merebut kekuasaan Lon Nol. Pol Pot memegang kekuasaan pemerintahan di Kamboja dengan keras dengan melakukan tindakan, seperti setiap penduduk dipaksa untuk bekerja di ladang; semua kegiatan pertanian dan perusahaan dikuasai sepenuhnya oleh negara; semua praktik keagamaan dihapus.
Pada tahun 1977 timbul perselisihan antara rezim Pol Pot yang didukung Khmer Merah dan Heng Samrin yang didukung Vietnam. Pada tanggal 8 Januari 1979 Heng Samrin dapat menjatuhkan pemerintahan Pol Pot. Itu sebabnya Pol Pot akhirnya mundur ke daerah pedalaman Thailand. Kekuasaan negara dipegang oleh golongan komunis yang pro-Vietnam dengan Heng Samrin sebagai presiden dan Hun Sen sebagai perdana menteri. Pada tanggal 22 Juni 1982 Son San membentuk aliansi dengan Khieu Samphan wakil Pol Pot untuk bersama-sama menentang Heng Samrin. Pada tahun 1985 Sihanouk dan pasukannya menyerang Heng Samrin dan  mengalami kekalahan dan terpaksa mundur serta masuk ke wilayah Thailand.
Untuk menyelesaikan masalah Kamboja, dunia internasional melakukan berbagai upaya. ASEAN termasuk organisasi regional di dunia yang ikut mengecam kehadiran pasukan Vietnam di Kamboja. Pemerintahan Hun Sen dituding sebagai bonekanya Vietnam. Makin kencang tudingan ASEAN terhadap Kamboja, makin lebar kerenggangan Kamboja dengan ASEAN. Sampai dengan awal 1980-an Kamboja masih diisolir oleh dunia internasional.
Tahun 1988 Indonesia mengambil inisiatif, menyelenggarakanJakarta Informal Meeting (JIM) di Istana Bogor. JIM dilaksanakan dua kali di Indonesia. Walaupun bersifat informal (tidak resmi), pertemuan itu berhasil menemukan dua masalah yang dianggap penting dalam penyelesaian masalah Kamboja. Kedua masalah itu adalah sebagai berikut:
a.   penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja supaya dapat dilaksanakan penyelesaian politik secara menyeluruh;
b.   mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang semasa berkuasa di Kamboja telah melakukan pembantaian terhadap sejuta rakyatnya.
      Dalam JIM itu hadir Pemimpin Kamboja Hun Sen, termasuk Heng Samrin. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro-Cina yang digantikan Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro-Vietnam dan Uni Soviet. Juga hadir Raja Norodom Sihanouk dan beberapa tokoh pemimpin Kamboja. JIM akhirnya membuka jalan bagi perdamaian di Kamboja. Hasil-hasil JIM dibawa ketingkat Internasional di Paris yang dihadiri negara-negara ASEAN dan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Konfrensi ini dikenal dengan International Conference on Kampucheayang berlangsung pada tanggal 30-31 Juli 1989. Hasilnya adalah dibentuk badan yang mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan melakukan perjanjian damai.
      Pada tahun 1991 pasukan perdamaian PBB melakukan pengamanan di Kamboja, bersamaan dengna itu Norodom Sihanouk kembali menduduki kepala negara. Pada tahun 1993 Norodom Sihanouk diangkat menjadi raja, bersamaan dengan itu dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum menghasilkan Hun Sen sebagai Perdana Menteri.            Agaknya dukungan rakyat Kamboja terhadap Hun Sen terjadi karena dia membuktikan sebagai pemimpin sejati. Ia hadir di tengah rakyatnya yang sedang kehilangan jati diri. Ia diakui sebagai pemimpin sebab di saat elite lainnya banyak meninggalkan Kamboja untuk penyelamatan diri dan kekuarga mereka, Hun Sen bertahan untuk menye­lamatkan bangsanya. Waktu, pikiran, dan dedikasi­nya hanya untuk Kamboja. Inilah yang membuat pembangunan di Kamboja berhasil. Kehidupan rakyat Kamboja berangsur berubah. Ibu kotanya Phnom Penh menggeliat. Dari sebuah negara miskin menjadi negara relatif berkecukupan.
Jika dahulu ASEAN mengucilkan Kamboja, maka belakangan merangkulnya. Akhirnya, legiti­masi Hun Sen sebagai pemimpin Kamboja diberikan ASEAN. Pengakuan ASEAN dan dunia luar terhadap Hun Sen ditambah dengan dukungan rakyat dalam negeri membuat kepemimpinannya sangat kuat. Diterimanya Hun Sen oleh dunia luar membuat bekas gerilyawan ini menjadi lebih percaya diri menghadapi pemimpin dari negara manapun.
3. Perang Teluk
Pasca Perang Dunia II kebanyakan konflik besar yang terjadi berada di daerah Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Salah satunya adalah Perang Teluk, perang ini terjadi dua kali. Disebut dengan Perang Teluk  karena Perang ini berlangsung di daerah Teluk Persia yaitu negara Irak, Iran dan Kuwait. Berikut adalah pembahasannya.
a.     Perang Teluk I
Perang Teluk I terjadi pada tanggal 22 September 1980, dimana pihak yang terlibat adalah Irak dan Iran. Sengketa ini memperebutkan perbatasan di Selat Shatt al Arab. Sengketa dan ketegangan  sementara dapat diredakan dengan perjanjian Algeir pada tahun 1975, yang menyatakan bahwa Iran akan menghentikan dukungan kepada pemberontak Kurdi dan perbatasan irak-iran di Shatt al Arab akan digeser dari timur ke tengah perairan.
Secara jelasnya berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Teluk I.
1)      Irak khawatir akan meluasnya pengaruh Revolusi Iran di bawah Imam Khomeni. Revolusi tersebut berhasil menggulingkan dinasti Reza Shah Pahlevi yang memerintha Iran dan mendirikan Republik Islam Iran yang dipelopori kaum Mullah (Ulama Syiah).
2)      Irak secara sepihak membatalkan perjanjian dengan Iran, yaitu perjanjian Algier mengenai penguasaan bersama daerah Shat el Arab yang kaya akan minyak.
3)      Ketika Irak dibawah Saddam Husein, dia ingin mengembalikan daerah yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Babylonia.
Krsisis semakin meningkat dengan terjadinya insiden peledakan granat pada tanggal 1 April 1980 yang hampir membunuh Wakil Perdana Menteri Irak Tariq Aziz. Presiden Irak Saddam Husein menyalahkan Iran atas insiden tersebut dan mengusir keturunan Iran yang ada di Irak, selain itu Irak juga menuntut kembali untuk merundingkan perjanjian Algeir serta menuntut mengembalikan pulau di Selat Hormuz.
Ketegangan  berlanjut ketika kedua belah pihak mengirim tentara di perbatasan kedua negara. Insiden tembak menembakpun terjadi pada tanggal 17 September 1980. Pada tanggal 22 September 1980 Irak mengerahkan pesawat tempur untuk menggempur Iran dan menandai pecahnya Perang Teluk I. Selanjutnya dibawah tekanan Internasional Irak dan Iran bersedia menghentikan tembak menembak dan mulai mengadakan perundingan. Perang pun akhirnya selesai setelah pada akhir Juli 1988 Iran menerima resolusi PBB yang disampaikan Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar. Proses awal perdamaian dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1988 saat dimulainya gencatan senjata yang diawasi pasukan khusus PBB. Perang Teluk I antara Iran dan Irak mengakibatkan hancurnya perekonomian di kedua negara tersebut; Irak banyak memiliki senjata dari Barat karena pengaruh Barat sebagian besar ada pada Irak; timbulnya perpecahan di negara-negara Arab ada yang pro-dan anti-Irak.
b.     Perang Teluk II
            Perang Teluk II merupakan perang antara Irak dan Kuwait. Irak yang melakukan serangan tak terduga berhasil dengan cepat munguasai Kuwait. Kuwait kemudian meminta bantuan dari pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika Serikat. Adapun sebab-sebab terjadinya Perang Teluk II adalah sebagai berikut.
1)      Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam Perang Teluk I.
2)      Ambisi pemimpin Irak Saddam Hussein untuk tampil sebagai penguasa di negara-negara Arab.
3)      Terjadinya pelanggaran kuota minyak oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab sehingga produksi minyak dunia melimpah yang mengakibatkan anjloknya harga minyak. Irak yang sangat mengandalkan pendapatan negara dari sektor minyak sangat terpukul dengan peristiwa tersebut
4)      Kuwait dituduh mencuri minyak Irak di ladang minyak Rumallah yang terletak di perbatasan kedua negara tersebut dan sedang dipersengketakan.
5)      Penolakan Kuwait terhadap tuntutan Irak yang berupa:
a)   tuntutan ganti rugi/kompensasi sebesar 16,4 miliar dolar Amerika;
b)   dihapuskannya utang Irak kepada Kuwait sebesar 10 – 15 miliar dolar Amerika;
c)   memberikan daerah Rumallah dan Pulau Bubiyah yang kaya minyak kepada Irak.
6)      Irak menganggap Kuwait sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Irak.
Irak melancarkan invasi ke Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat. Emir Kuwait, Syeikh Jaber al Ahmed al Sabah segera meninggalkan negaranya dan Kuwait dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Saddamiyat Al-Mitla` pada tanggal 28 Agustus 1990. Kuwait pun berusaha membalasnya dengan serangan udara kecil terhadap posisi-posisi Irak pada tanggal 3 Agustus 1991 dari pangkalan yang dirahasiakan, namun semua itu tidak ada artinya.
Penguasaan Irak atas Kuwait mendapat reaksi keras dari negara-negara sekitar Teluk, negara-negara Barat, serta dari Dewan Keamanan PBB. Arab Saudi dan negara-negara Arab di kawasan Teluk merasa terancam kekuasaannya. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat segera menawarkan bantuannya. Pada waktu itu, Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya merasa ketakutannya sudah memuncak sehingga serta merta menerima tawaran Amerika Serikat. Sejak saat itu,  Amerika Serikat bersama sekutunya mulai menggelar pasukannya di sekitar Teluk. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No. 660 yang isinya mengutuk tindakan Irak atas Kuwait. Selanjutnya, DK PBB menjatuhkan blokade dan embargo atas Irak, kecuali untuk obat-obatan dan makanan yang didasarkan pada masalah kemanusiaan.
Presiden Amerika George Bush segera menggelar “Operasi Badai Gurun” (Operation Desert Storm) yang melibatkan juga pasukan multinasional di bawah pimpinan Jenderal Norman Schwarzkopf yang dijuluki Beruang Jinak yang Buas. Pasukan multinasional terdiri atas pasukan negara Inggris, Prancis, Australia, Rusia, dan sebagian besar negara Liga Arab yang total berjumlah sekitar 28 negara. Pada tanggal 17 Januari 1991 pasukan multinasional melakukan serangan udara secara besar-besaran terhadap Irak. Adapun serangan darat secara besar-besaran dilakukan sejak tanggal 23 Februari 1991 yang kemudian berhasil mengusir Irak dari Kuwait.
Dengan munculnya kecaman dari dunia luar dan ancaman dari pasukan multi­nasional, Saddam Husein akhirnya mundur dari Kuwait. Akan tetapi, pengunduran diri pasukan Irak menjadi berantakan karena tentara Amerika Serikat dan sekutunya melakukan pemboman terhadap pertahanan Irak. Tindakan ini dibalas oleh Irak dengan melakukan pemboman terhadap kota Jubail di Arab Saudi.
George Bush, Presiden Amerika Serikat tetap berpedoman bahwa Irak harus meninggalkan Kuwait tanpa syarat, seperti yang telah ditetapkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 660. Namun, Irak juga tetap menuntut berbagai persyaratan sebelum meninggalkan Kuwait. Adapun syarat-syarat yang dituntut oleh Irak untuk meninggalkan Kuwait adalah sebagai berikut.
1)    Bersamaan dengan mundurnya tentara Irak, tentara Amerika Serikat dan sekutunya harus meninggalkan kawasan Teluk Persia.
2)    Israel harus mundur dari daerah pendudukannya di Jalur Gaza, tepi barat Sungai Yordan, dan Dataran Tinggi Golan.
3)    Suriah harus meninggalkan Lebanon Selatan.
4)    Semua resolusi PBB yang dikenakan pada  Irak termasuk embargonya harus dibatalkan.
5)    Kuwait harus menyelenggarakan pemilu secara resmi.
6)    Amerika Serikat dan pasukan multinasional harus membayar rampasan perang.
7)    Semua utang Irak harus ditunda pembayarannya.
Pada tanggal 26 Februari 1991 tentara Irak diperintahkan Saddam Husein untuk mundur dari daerah Kuwait. Gencatan senjata terjadi setelah Irak memberikan jaminan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pihaknya akan menaati semua resolusi DK PBB untuk mundur dari Kuwait.
4. Masalah Apartheid di Afrika Selatan
Bangsa Eropa pertama kali yang datang di Afrika Selatan adalah bangsa Belanda, dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck (1618-1677). Bangsa Belanda menetap dan dikenal dengan bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda diikuti dengan kedatangan bangsa Inggris. Selanjutnya dibentuk Uni Afrika Selatan pada tahun 1910.
Istilah Apartheid digunakan oleh keturunan Belanda yang lahir di Afrika Selatan, Apartheid memiliki arti pemisah. Selanjutnya Apartheid dijadikan kebijakan politik pemerintah Afrika Selatan yang berisi program dan aturan yang bertujuan untuk melakukan pemisahan rasial diberbagai bidang kehidupan. Hal tersebut juga bermaksud mempertahankan dominasi penduduk kulit putih atau keturunan Eropa atas mayoritas penduduk kulit hitam. Kebijakan tersebut dapat terwujud ketika orang kulit putih memenangkan pemilu tahun 1948, sehingga orang kulit putih mengatur semua urusan dalam negeri Afrika Selatan.
Melalui kebijakan ini, penduduk Afrika Selatan digolongkan menjadi empat golongan besar, yaitu kulit putih (keturunan Eropa), suku bangsa Bantu (salah satu suku di Afrika Selatan), orang Asia yang kebanyakan orang Pakistan dan India, dan orang campuran, dintaranya kelompok Melayu Cape.
Penduduk asli yang merasa dirugikan di tanah kelahiranya berjuang untuk menghapus politik apartheid dengan melakukan gerakan perlawanan seperti gerakan African National Congres (ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela. Pemerintah Afrika Selatan menanggapi dengan menindas pejuang-pejuang Apartheid, pada tanggal 11 Juni 1964, Nelson Mandela dijatuhi hukuman seumur hidup dan baru dibebaskan pada Februari 1990. Setelah dibebaskan Nelson Mandela meningkatkan perjuanganya dan membuahkan hasil ketika Presiden Afrika Selatan F.W.de klerk pada tanggal 12 Februari 1991 dihadapan sidang Parlemen Afrika Selatan menghapus tiga undang-undang sebagai berikut.
a.     Land Act, yaitu undang-undang yang melarang kulit hitam untuk memiliki tanah diluar ketentuan.
b.     Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan warga negara kulit hitam dengan kulit putih.
c.     Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan warga kulit hitam mendaftarkan diri menurut kelompoknya masing-masing.
 Selain mendapat perlawanan dari warga keturunan asli Afrika Selatan, politik apartheid juga mendapat reaksi keras dari dunia internasional berupa kecaman dan desakan untuk menghapuskan politik apartheid. Perjuangan penghapusan dilakukan PBB dengan melakukan embargo ekonomi dan senjata pada rezim apartheid di Afrika Selatan. Adapun tindakan PBB terhadap Afrika Selatan sehubungan dengan adanya politik apartheid ini, antara lain sebagai berikut:
1)    membentuk komite khusus yang menentang apartheid (1962);
2)    menyerukan embargo senjata secara sukarela terhadap Afrika Selatan (1963) dan menjadi wajib pada tahun 1974;
3)    memberlakukan boikot budaya dan olahraga sehingga para seniman, aktor, dan olahragawan tidak bisa tampil di Afrika Selatan (1968).  
Perjuangan juga dilakukan oleh negara anggota Gerakan Non Blok. Pengahpusan Undang-undang yang mengandung unsur apartheid diikuti dengan janji pelaksanaan Pemilu multirasial. Pemilu itu dilaksanakan pada tahun 1994 dan dimenangkan oleh ANC. Pada tanggal 10 mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai Presiden Afrika Selatan sekaligus mengakhiri perjuangan menentang apartheid. Upacara pelatikan dilaksanakan di Union Building, Pretoria dan dihadiri sejumlah tokoh dunia.
5. Konflik Israel-Palestina
Konflik Israel-Palestina merupakan masalah bangsa Arab dan Israel. Bangsa Israel tercerai berai dan berada menyebar si seluruh dunia. Pada masa Nabi Musa bangsa Yahudi dijanjikan tanah di negara Palestina (The Promise Land) menjadi milik mereka, karena tidak mereka takut untuk memasukinya maka, mereka berjalan tanpa tujuan mencari tanah tempat tinggal sendiri. Mereka terus diusir oleh negara yang meraka datangi sehingga menyebar ke segala penjuru dunia, bangsa Yahudi mengalami zaman Diaspora (zaman perantauan) karena dikejar-kejar orang-orang Barat.  Bangsa Yahudi kemudian membentuk gerakan Zionis. Gerakan ini bertujuan untuk menghimpun seluruh orang Yahudi yang ada di dunia menjadi satu bangsa, menjadikan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi, mendirikan negara Yahudi (Israel) di Palestina, melakukan eksodus orang Yahudi ke Palestina.
Masalah tersebut semakin bertambah sulit ketika Inggris ikut campur dalam konflik keduanya. Inggris yang mengahadapi Turki dalam Perang Dunia I meminta bantuan kepada Arab Palestina dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina, selain itu Inggris juga meminta bantuan  kepada Yahudi dengan janji akan mendirikan a nation home untuk bangsa Yahudi di Palestina hal tersebut tertuang dalam Balfour Declaration (2 November 1917). Sikap mendua Inggris ini mengakibatkan konflik Israel-Palestina semakin sulit dan menciptakan banyak masalah. Inggris meninggalkan Palestina dan menyerahkan masalahnya pada PBB tahun 1948, Arab-Yahudi dibiarkan mencari penyelesaian sendiri.
Yahudi terus memihak Inggris dalam Perang Dunia II, hal ini dilakukan agar mendapat simpati dari Inggis. Sesudah Perang Dunia II Yahudi mendapatkan persenjataan modern dan lengkap karena bekerja sama dengan Inggris. Orang Yahudi melakukan teror di Palestina sehingga timbul banyak kekacauan dan Perang. Puncaknya adalahmeletus pertempuran bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Pertempuran ini mencapai puncaknya pada Perang Arab–Israel tahun 1967. Pada perang ini Israel berhasil merebut daerah Tepi Barat, Jalur Gaza, daerah Sungai Yordan, dan Dataran Tinggi Golan.Masalah perebutan tanah tersebut sampai sekarang masih menimbulkan konflik-konflik yang tak kunjung reda. Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendamaikan konflik di Timur Tengah tersebut.
a.   Perjanjian Camp David
           Mesir adalah negara Arab yang pertama menandatangani perjanjian damai Mesir–Israel. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Camp David karena dilakukan di Camp David, Amerika Serikat. Perjanjian Camp David ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan PM Israel Menachem Begin.
           Penandatanganan perjanjian damai dilakukan pada tahun 1979 di Camp David (Amerika Serikat) dan disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter. Tindakan Mesir dipandang sebagai pengkhianatan oleh dunia Arab, akibatnya Mesir dikucilkan oleh negara-negara Arab dan Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh kelompok garis keras penentang perdamaian.
Pada tahun 1982, Israel melakukan Invasi ke Libanon kemudian dilanjutkan invasi ke Beirut dan mendukung pembantaian pengungsi Palestina di kamp pengungsian oleh milisi Phalangist Israel.
           Pada bulan Februari 1990 PLO (Palestine Liberation Organization) yang dipimpin Yasser Arafat memproklamasikan berdirinya negara Palestina. Negara-negara dunia termasuk Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina tersebut. Namun, Israel tetap tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan terus melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap penduduk Palestina.
b.   Konferensi Timur Tengah
           Upaya perdamaian Palestina–Israel terus dilakukan oleh berbagai negara dunia. Amerika Serikat dan Uni Soviet mensponsori perdamaian dengan menyelenggarakan Konferensi Timur Tengah di Madrid, Spanyol pada bulan Oktober 1991. Namun, Israel tidak datang sehingga konferensi itu tidak ada artinya.
c.   Perjanjian Perdamaian Israel–Palestina
Perjanjian diadakan di Gedung Putih, Washington tanggal 13 September 1993. Perjanjian ditandatangani oleh  Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Presiden Palestina Yasser Arafat.
Penandatanganan perjanjian damai Israel–Palestina disaksikan oleh pemimpin dunia, seperti Presiden Amerika Serikat Bill Clinton; Raja Husein dari Yordania; Presiden Mesir Husni Mubarak; Menteri Luar Negeri Israel Simon Perez. Pendantanganan perjanjian damai menuai protes dari kelompok garis keras dan eksrem baik dari Israel dan Palestina. Kedua kelompok tersebut sering terlibat dalam aksi kekerasan. Banyak korban sipil dikedua belah pihak, bahkan lebih parah lagi PM. Yitzhak Rabin dibunuh oleh Yugol Amir yang merupakan anggota ekstem Israel.
Pemilu yang diadakan Israel pada tahun 1996 dimenangkan oleh Benyamin Natanyahu dari Partai Likud. Partai Likud dikenal tidak mau berdamai dengan Palestina. Sehingga menimbulkan kekhawatiran tidak terlaksananya perdamaian Palestina dan Israel. Konflikpun masih sering terjadi sehingga muncul berbagai perundingan lagi untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Berikut adalah upaya perdamaian yang terjadai.
a.     Perjanjian Way River I yang ditandatangani oleh PM benyamin Netanyahu dan Yasser Arafat tanggal 23 Oktober 1998 di AS, isi perjanjian ini adalah kesediaan Israel untuk menarik diri sebanyak 13 persen dari wilayah tepi barat, perjanjian ini dibatalkan oleh Israel.
b.     Perjanjian Way River II di Sharm el Sheikh, Mesir pada tanggal 4 September 1999 yang berisi penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza.
c.     Perjanjian Peta Jalan Damai yang disponsori AS, Rusia dan PBB pada tahun 2003 yang berisi pendirian negara Palestina yang beribukota di Jerusalem.
Perjanjian-perjanjian tersebut hanya di atas kertas belaka, karen pelaksanaanya selalu digagalkan oleh Israel. Pada tahun 2006 Pemilu Palestina dimengkan oleh HAMAS dan terpilihlah Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyah. HAMAS mengambil kebijakan tidak mengakui keberadaan negara Israel dan mengkampanyekan kemerdekaan penuh Palestina. Hingga saat ini usaha perdamaian tersebut terhenti dan sering muncul bentrokan-bentrokan antara keduanya.
Bagikan:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Comment

loading...


bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DUNIA

Friday 7 April 2017 | Post

Our Newest Kain Batik Sarong Collections  – Kalpataru – Price : 500.000 IDR *Free Shipping to…

Tuesday 17 March 2015 | Post

Kanjeng Pangeran Haryo Prof. Dr. Selo Soemardjan(lahir di Yogyakarta, 23 Mei 1915 –meninggal di Jakarta, 11 Juni…

Wednesday 25 March 2015 | Post

Uji Kompetensimu Tugas Kelompok Kerjakan sesuai dengan perintahnya! Buatlah kelompok yang beranggotakan 4 orang! Carilah berbagai…

Saturday 1 July 2017 | Post

Cara sukses jualan online Zaskia Adya Mecca di era mainstream internet saat ini merupakan angin segar…