Menu

PEMBAGIAN WILAYAH KEKUASAAN

Mar
16
2015
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Post


ADALAH … . . WILAYAH PROVINSI . DAERAH TAKLUKAN . DAERAH OTONOMI . WILAYAH ADMINISTRASI
Di bawah ini yang bukan merupakan isi rencana Bunker adalah … . . rakyat Irian Barat diberi kemer-dekaan . pemerintah Indonesia harus diserah¬kan kepada RI . pelaksanaan penyerahan Irian Barat selesai dalam waktu dua tahun . dalam masa peralihan Irian Barat di bawah pengawasan PBB Bab 11 Perjuangan Bangsa

Indonesia Merebut Irian Barat (1950 . 1969) 261 ���Nasionalisasi perusahaan milik Belanda ���Salah satu provinsi di Papua adalah merupakan salah satu perjuangan Papua Timur yang beribukota di … bangsa Indonesia dalam bentuk … . a. Manokwari . diplomasi b. Fakfak . konfrontasi politik c. Jayapura . konfrontasi ekonomi d. Mimika . konfrontasi militer ���Usaha merebut Irian Barat lebih di¬ ���Salah satu strategi komando Mandala tekankan pada upaya perjuangan adalah fase infiltrasi yaitu … . diplomasi karena … . . mengadakan serangan terbuka a. cara damai dapat menyelesaikan . menegakkan kedaulatan RI di masalah wilayah Irian Barat b. Indonesia tidak ingin ada jatuh . mengadakan perang gerilya korban . memasukkan pasukan-pasukan ke c. penyelesaian masalah tidak selalu daerah sasaran menggunakan cara konfrontasi . d. diplomasi dapat memecahkan ���Berikut ini sebab kegagalan Indonesia masalah membawa masalah Irian Barat ke dalam forum PBB kecuali … . ���Setelah Presiden Soekarno menginstruksi¬ . Indonesia memaksakan kehendak-kan Trikora reaksi rakayat Indonesia nya dalam sidang PBB adalah … . . sebagian besar anggota PBB adalah a. kurang setuju karena Belanda banyak negara Barat yang melindungi memiliki persenjataan Belanda b. berpartisipasi dalam setiap serangan . sikap Belanda yang keras kepala terhadap pos-pos militer terhadap masalah Irian Barat c. melakukan aksi mogok makan . tidak adanya tanggapan positif dari d. tidak menghiraukan keadaan lang-anggota-anggota PBB sung menyerang Belanda B. Jawablah dengan singkat dan benar! . Kapan Irian Barat resmi masuk menjadi wilayah NKRI? . Sebutkan isi Perjanjian New York! . Siapa nama sukarelawan yang mendapat julukan .si Pending Emas. dalam infiltrasi Komanda Mandala Pembebasan Irian Barat? . Sebutkan tindak lanjut dari Perjanjian New York! . Sebutkan operasi militer yang dilancarkan Indonesia dalamPembebasan Irian Barat! . Jelaskan latar belakang Belanda menolak mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia! . Jelaskan bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia melalui konfrontasi politik! . Mengapa pada akhirnya Belanda bersedia duduk dalam meja perundingan dalam menyelesaikan Irian Barat? . Apa alasan gerakan sparatis OPM ingin memisahkan diri dari NKRI? ��. Apa saja bentuk-bentuk perjuangan konfrontasi dalam pembebasan Irian Barat? 262 IPS IX untukSMP/MTs Peta Konsep BAB 12 PERISTIWA TRAGEDI NASIONAL DAN KONFLIK-KONFLIK INTERNAL LAINNYA (1948 . 1965) Ketidakpuasan terhadap strategi perjuangan Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat . PERISTIWA TRAGEDI NASIONAL DAN KONFLIK-KONFLIK INTERNAL LAINNYA (1948 . 1965) Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 ������ ����� Pasukan TNI dikerahkan untuk menumpas pemberontakan PKI/FDR Madiun di Gunung Kidul Pendahuluan Negara Republik Indonesia yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam perjalanan sejarahnya banyak menemui gangguan yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Gangguan-gangguan tersebut tidak hanya dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia tetapi juga dari dalam negeri yang berupa pemberontakan-pemberontakan.

MENGAPA BISA MUNCUL PEMBERONTAKAN?
Apakah para pemberontak tersebut tidak menginginkan NKRI berdiri kokoh? Lantas bagaimana pemerintah menghadapi gangguan¬gangguan tersebut. Tentu kalian ingin tahu jawabannya bukan? Untuk itu ikutilah pembahasan materi berikut ini dengan cermat. Pembahasan materi berikut ini akan membuat kalian mampu memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. 264 IPS IX untukSMP/MTs Peristiwa PKI di Madiun Tahun 1948 Peristiwa Madiun (Madiun Affairs) adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur pada bulan September – Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Republik Sovyet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso seorang tokoh Partai Komunis Indonesia yang didukung oleh menteri pertahanan saat itu Amir Syarifuddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun (Madiun Affairs) dan tidak pernah disebut sebagai Pemberontakan PKI. Baru setelah Orde Baru berkuasa dinamakan Pemberontakan PKI Madiun. 1. Latar Belakang Pada bulan Februari 1948 PKI dan unsur-unsur kiri dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) termasuk Pesindo membentuk sebuah front bersama yaitu Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Pada awalnya Amir Syarifuddin adalah seorang perdana menteri. Kegagalan diplomasi yang dijalankan oleh Kabinet Amir Syarifuddin menyebabkan Amir jatuh dari jabatannya sebagai perdana menteri. Perundingan Renville yang ditandatanganinya sangat merugikan bangsa Indonesia sebab membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Untuk itu Amir Syarifudin melalui koalisi sayap kirinya FDR berusaha merebut kembali jabatannya sebagai perdana menteri. FDR di bawah pimpinan Amir terus melakukan rongrongan terhadap Kabinet Hatta. Pada tanggal 5 Juli 1948 kaum buruh yang berada di bawah pengaruh FDR mengadakan pemogokan di pabrik karung Delanggu (Klaten) selama lima hari kemudian terjadi bentrokan antara kelompok pemogok dengan Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) dan Organisasi Tani Masyumi yang menentang pemogokan politik itu. Bersamaan dengan kegiatan FDR pada bulan Agustus 1948 Muso seorang tokoh senior PKI kembali dari Moskow. Ia mengadakan pembaruan struktur organisasi politik biro PKI. Sekretariat umum dipegang oleh Muso sedangkan Amir Syarifuddin menjabat sekretaris urusan pertahanan. Di bidang politik Muso mengecam kebijaksanaan pemerintah dan strategi perjuangan pemerintah. Ia menganggap revolusi Indonesia bersifat defensif karena itu akan menemui kegagalan. Kemudian Muso menyarankan agar dibentuk Front Persatuan Nasional. Meski demikian Kabinet Hatta tetap bertahan dan melaksanakan program-programnya termasuk mengadakan rasionalisasi angkatan perang. Kaum komunis merasa dirugikan dengan adanya rasionalisasi sebab kebijakan tersebut akan mengenai kader-kader bersenjatanya. Oleh karena itu golongan komunis (Muso dan FDR) menentang keras kebijakan Hatta tersebut. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 ������������ Muso tokoh pemimpin PKI. Bab 12 Peristiwa Tragedi Nasional dan Konflik-Konflik Internal Lainnya (1948 . 1965) 265 2. Jalannya Pemberontakan PKI mendorong dilakukannya demonstrasi dan pemogokan oleh kaum buruh dan para petani. Kaum tani didorong supaya mengambil alih ladang milik para tuan tanah mereka di daerah Surakarta dan daerah-daerah lainnya. Pertentangan politik antara Kabinet Hatta dan FDR meningkat menjadi insiden bersenjata di Solo.
INSIDEN TERJADI PADA PERTENGAHAN BULAN SEPTEMBER 1948 ANTARA SIMPATISAN FDR/PKI DENGAN LAWAN-LAWAN POLITIKNYA DAN JUGA TANI YANG PRO DENGAN PEMERINTAH.
Pada tanggal 17 September 1948 Divisi Siliwangi berhasil memukul mundur para pendukung PKI dari Solo mereka kemudian mundur ke Madiun. Setelah terjadi insiden bersenjata di Solo pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh para tokoh PKI di-proklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia dengan Muso sebagai presidennya dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menterinya. Sementara itu para pendukung PKI berhasil merebut tempat¬tempat yang strategis di Madiun seperti radio Gelora Pemuda dan kota Madiun. Selain itu para pendukung PKI juga mem¬bunuh para tokoh yang pro pemerintah dan Muso mengumumkan lewat berbagai media bahwa suatu pemerintahan front nasional telah terbentuk. Pada tanggal 19 September 1948 sekitar 200 orang anggota PKI dan pemimpin-pemimpin golongan kiri yang masih berada di Yogyakarta ditangkap. 3. Operasi Penumpasan Peristiwa Madiun (PKI) Dengan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan untuk menumpasnya. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI dapat menumpas pasukan¬pasukan pendukung Muso dalam waktu dua minggu. Kekuatan pasukan pendukung Muso digempur dari dua arah yaitu dari Barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto yang diangkat menjadi gubernur militer wilayah II (Semarang -Surakarta) tanggal 15 September 1948 dan pasukan dari Divisi Siliwangi. Sementara itu dari Timur diserang oleh pasukan dari Divisi I di bawah pimpinan Kolonel Sungkono yang diangkat menjadi gubernur militer Jawa Timur serta pasukan Mobile Brigade Besar (MBB) Jawa Timur di bawah pimpinan M. Yasin pada tanggal 19 September 1948. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 ����������� Berita yang disiarkan oleh koran PKI. 266 IPS IX untukSMP/MTs Pada tanggal 30 September 1948 pukul 16.15 WIB kota Madiun berhasil direbut kembali. Kaum pemberontak meninggalkan kota Madiun dan terus dikejar-kejar oleh pasukan pro pemerintah ke wilayah¬wilayah pedesaan. Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Pada tanggal 31 Oktober 1948 Muso tewas dalam suatu pertempuran kecil. Kemudian Amir Syarifudin dan segerombolan tentara yang berjumlah 2.000 orang ditangkap dan ditembak mati oleh TNI. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 ������������Amir Syarifuddin berhasil ditangkap oleh TNI. Pergolakan Sosial Politik di Berbagai Daerah Menjelang bergabungnya RI dan RIS ke dalam NKRI di berbagai daerah muncul pemberontakan. Pemberontakan-pemberontakan tersebut terutama dilatarbelakangi oleh adanya rasa tidak puas terhadap pembentukan RIS dan adanya ketidakpuasan pemerintah daerah atas kebijakan pemerintah pusat. Berikut ini beberapa pemberontakan yang terjadi di daerah. 1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didalangi oleh kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Munculnya gerakan ini didasari atas kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Tujuan gerakan APRA yaitu keinginan untuk mempertahankan bentuk fede¬ral di Indonesia dan mempertahankan tentara tersendiri di negara-negara bagian RIS. Pada bulan Januari 1950 APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah RIS dan negara Pasundan dan keberadaan tentara Pasundan tetap dipertahankan.
NAMUN ULTIMATUM TERSEBUT TIDAK DITANGGAPI OLEH PEMERINTAH RIS.
Untuk melaksanakan gerakannya pada tanggal 23 Januari 1950 dengan menggunakan taktik gerak cepat pasukan APRA menyerang kota Bandung. Untuk menumpas pemberontakan APRA pemerintah RIS segera mengirimkan bala bantuan ke Bandung. Sementara itu Perdana Menteri RIS Drs. Moh. Hatta mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda Mayor Jenderal Engels. Hasil perundingan itu adalah agar Mayor Jenderal Engels (komandan tentara Belanda di Bandung) mendesak Westerling untuk segera meninggalkan kota Bandung. Setelah meninggalkan kota Bandung pasukan APRA menyebar ke berbagai tempat. Bab 12 Peristiwa Tragedi Nasional dan Konflik-Konflik Internal Lainnya (1948 . 1965) 267 Selain ke Bandung gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Di Jakarta Westerling mengadakan kerja sama dengan Sultan Hamid II yang menjadi menteri negara tanpa portofolio di dalam kabinet RIS. Menurut rencananya APRA menyerang gedung tempat diadakannya sidang kabinet. Tetapi berkat kesiagaan APRIS usaha APRA di Jakarta juga mengalami kegagalan. Westerling sendiri pada tanggal 22 Februari 1950 meninggalkan Indonesia menuju Malaya. 2. Pemberontakan Andi Azis Pemberontakan Andi Azis terjadi di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Andi Azis bekas perwira KNIL yang baru diterima ke dalam APRIS. Latar belakang pemberontakan ini adalah sikap Andi Azis yang menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Selain itu mereka juga menginginkan untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia Timur (NIT). Sementara itu di Makassar sendiri terjadi ketegangan karena adanya demonstrasi antara rakyat yang antifederal dengan rakyat yang setuju dengan sistem federal. Untuk mengatasi pemberontakan Andi Azis pemerintah pusat RIS pada tanggal 6 April 1950 mengeluarkan ultimatum yang menginstruksikan agar Andi Azis dalam waktu 4 × 24 jam datang ke Jakarta untuk melaporkan diri dan mempertanggung¬jawabkan perbuatannya. Ia juga diperintahkan agar menarik pasukannya menyerahkan semua senjata dan melepaskan semua tawanan. Akan tetapi panggilan tersebut tidak dihiraukan Andi Azis. Tindakan Andi Azis yang tidak segera datang ke Jakarta dalam batas yang telah ditentukan dianggap pemberontakan. Oleh karena itu pemerintah pusat mengirimkan pasukan ekspedisi ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel Alek E. Kawilarang untuk menangkap Andi Azis. Akhirnya pada tanggal 15 April 1950 atas desakan Presiden NIT Sukawati Andi Azis menyerahkan diri kepada pemerintah RIS. Ia diadili dalam suatu Mahkamah Militer di Yogyakarta. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) Republik Maluku Selatan (RMS) didirikan oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil mantan jaksa agung NIT pada tanggal 25 April 1950. Sebenarnya Soumokil ikut mendalangi pemberontakan Andi Azis namun setelah muncul tanda-tanda kegagalan ia melarikan diri ke Maluku Tengah dan memusatkan gerakannya di Ambon. Pada awalnya pemerintah RIS ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dengan jalan mengirimkan dr. Leimena. Tetapi misi damai ini ditolak oleh Soumokil. Penolakan Soumokil ini mendorong pemerintah RIS untuk mengirimkan ekspedisi militer ke Maluku yang dipimpin oleh Kolonel Alek E. Kawilarang. Ekspedisi ini disebut Gerakan Operasi Militer II (GOM II). Sumber: Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 8 1990 ������������ Kolonel Alek E. Kawilarang. 268 IPS IX untukSMP/MTs Pada tanggal 3 November 1950 pasukan APRIS berhasil menguasai Ambon dan merebut Benteng Nieuw Victoria. Dalam perebutan benteng tersebut Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Dengan jatuhnya Ambon maka per¬lawanan RMS praktis dapat dipatahkan. Soumokil dengan sisa pasukannya melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram. Akhirnya pada tanggal 2 Desember 1953 Soumokil dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. 4. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Pemberontakan DI/TII merupakan suatu usaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dengan mengganti dasar negara Pancasila dan membentuk kekuatan bersenjata di luar tubuh TNI. Pemberontakan DI/TII terjadi di berbagai daerah di Indonesia antara lain di Jawa Barat Jawa Tengah Aceh Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. a. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat Gerakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Gerakan ini muncul pada waktu terjadi penarikan pasukan TNI dari wilayah yang diduduki Belanda ke wilayah RI sebagai akibat adanya Persetujuan Renville. Namun S.M. Kartosuwiryo tidak mau mengikuti ketentuan persetujuan Renville. Bahkan mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Jawa Barat dan membentuk Gerakan Darul Islam (DI). Pada tanggal 7 Agustus 1949 SM. Kartosuwiryo secara resmi menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dan seluruh pasukannya dijadikan Tentara Islam Indonesia (TII). Usaha penumpasan Gerakan DI/TII di Jawa Barat memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan kesibukan TNI untuk memadamkan pemberontakan PKI di Madiun dan melawan agresi militer Belanda. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 melalui operasi Pagar Betis pasukan TNI bersama rakyat berhasil menghancurkan Gerakan DI/TII. SM. Kartosuwiryo sendiri tertangkap di Gunung Geber Majalaya dan selanjutnya dijatuhi hukuman mati. b. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah Gerakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Gerakan ini mem¬punyai tujuan yang sama dengan DI/TII di Jawa Barat yaitu ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 3 2005 ������������Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Bab 12 Peristiwa Tragedi Nasional dan Konflik-Konflik Internal Lainnya (1948 . 1965) 269 Pada tanggal 23 Agustus 1949 ia memproklamasikan berdirinya Darul Islam di desa Pangarasan Tegal. Pasukannya kemudian diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Amir Fatah yang menamakan diri Majelis Islam beroperasi di beberapa daerah seperti Brebes Tegal Kebumen dan Pekalongan. Pada awalnya pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah sudah mulai terdesak oleh TNI. Namun pada tahun 1952 mereka menjadi kuat kembali setelah adanya pemberontakan Batalyon 423 dan 426. Untuk menumpas gerakan DI/TII di Jawa Tengah ini pemerintah membentuk pasukan khusus yang disebut Banteng Raiders. Dengan pasukan khusus ini segera dilakukan serangkaian operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara (GBN). Akhirnya pada tahun 1954 GBN ini berhasil menumpas Gerakan DI/TII di Jawa Tengah. Sisa-sisa gerakan ini kemudian masuk ke hutan-hutan di Gunung Merapi dan Merbabu serta melakukan berbagai perampokan pembunuhan dan kerusuhan lainnya. Oleh karena itu gerakan ini dikenal dengan Gerakan Merapi Merbabu Complex (MMC). c. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Gerakannya dinamakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Kahar Muzakar menginginkan agar semua anggota KGSS dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Akan tetapi tuntutan ini tidak dapat dipenuhi pemerintah. Pada bulan Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan adalah bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Mulai saat itu ia meningkatkan kegiatannya dengan jalan melakukan teror terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Untuk mengatasi pemberontakan itu pemerintah melancarkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Operasi ini memakan waktu yang lama karena gerakan yang dimulai pada tahun 1951 tersebut baru benar-benar diselesaikan pada tahun 1965. Kemudian pada bulan Juli 1965 Gerungan (orang kedua setelah Kahar Muzakar) dapat ditangkap. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. d. Pemberontakan DI/TII di Aceh Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh. Gerakan ini berawal setelah negara kesatuan terbentuk kembali dan pemerintah mengadakan penyederhanaan administrasi pemerintahan maka beberapa daerah mengalami penurunan status. Salah satunya adalah Aceh yang diturunkan kedudukannya dari Daerah Istimewa menjadi Karesidenan di bawah provinsi Sumatra Utara. Sumber: Sejarah Nasional Indonesia VI 1993 ������������Gerombolan DI/TII yang menyerah kepada TNI. 270 IPS IX untukSMP/MTs Daud Beureuh yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh merasa kurang puas dan menganggap kekuasaannya turun. Oleh karena itu pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan negara bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah Kartosuwiryo. Untuk menumpas gerakan ini pemerintah terpaksa menggunakan kekuatan senjata dan operasi militer mulai dijalankan terhadap mereka. Selain itu TNI juga memberikan penerangan kepada rakyat Aceh untuk menghilangkan salah paham dan mengembalikan kepercayaannya terhadap pemerintah. Pemberontakan ini akhirnya dapat diselesaikan setelah tanggal 17 -28 Desember 1962 dicapai kesepakatan melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diadakan atas inisiatif Kolonel Jasin Pangdam I dan didukung oleh tokoh-tokoh pemerintahan daerah serta rakyat. e. Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar mantan anggota TNI berpangkat Letnan Dua. Pemberontakan ini dilatarbelakangi adanya rasa tidak puas terhadap pemerintah. Gerakan Ibnu Hajar ini diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT) dan merupakan bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. Menurut Ibnu Hajar pemerintah RI pimpinan Soekarno hanyalah penindas baru yang tidak menghiraukan aspirasi rakyat muslim. Oleh karena itu rakyat harus bersatu untuk melawan pemerintah RI pimpinan Soekarno dengan mendirikan Negara Islam. Pada akhir tahun 1954 Ibnu Hajar membulatkan tekadnya untuk masuk Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Ibnu Hajar sendiri diangkat menjadi panglima Tentara Islam Indonesia untuk Kalimantan. Untuk menumpas gerakan ini pemerintah Republik Indonesia menempuh jalan damai dengan cara memberi kesempatan kepada pemberontak untuk menyerahkan diri dan diperbolehkan kembali masuk APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia). Namun usaha ini gagal bahkan Ibnu Hajar mengelabui pemerintah untuk memperoleh senjata. Oleh karena itu pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan melakukan operasi militer. Akhirnya pada bulan Juli 1963 Ibnu Hajar dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa Gerakan 30 September PKI Pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat persaingan antara PKI dan TNI AD sehingga pada waktu itu di Indonesia muncul interaksi tiga kekuatan yaitu presiden PKI dan TNI AD. Di tengah-tengah situasi persaingan antara PKI dan TNI AD muncul sekelompok pasukan bersenjata yang berusaha menggulingkan pemerintahan Soekarno dan berusaha melakukan penculikan terhadap beberapa perwira AD. Usaha sekelompok pasukan bersenjata ini menamakan diri Gerakan 30 September (Gestapu) PKI. Bab 12 Peristiwa Tragedi Nasional dan Konflik-Konflik Internal Lainnya (1948 . 1965) 271 Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 ������� �����D.N. Aidit.
 KUATNYA PKI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TIDAK LEPAS DARI PERAN D.N. AIDIT. SEJAK TERPILIH MENJADI KETUA PADA TAHUN 1951 D.N. AIDIT DENGAN CEPAT MEMBANGUN KEMBALI PKI YANG PORAK PORANDA SEJAK TAHUN 1948.
Usaha itu berhasil baik sehingga pada Pemilu tahun 1955 PKI berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu di antara empat partai besar di Indonesia. Sejak tahun 1964 PKI menjadi partai terkuat dan Aidit mulai diperhatikan Presiden Soekarno sebagai tokoh politik elit di tingkat nasional yang kemudian diangkat sebagai pejabat setingkat menteri koordinator. Hal ini mendorong PKI lebih giat meningkatkan persiapannya untuk melaksanakan perebutan kekuasaan. Untuk mencapai tujuannya PKI menggunakan para perwira yang mudah tertipu dan oportunis seperti Letkol Untung Mayor Udara Soejono dan Brigjen Supardjo. Dalam melancarkan pemberontakannya PKI melakukannya dalam beberapa tahap berikut ini. 1. Tahap Persiapan Untuk melakukan pemberontakan PKI membentuk suatu Biro Khusus. Orang pertama dalam organisasi ini adalah Syam Kamaruzaman orang kedua Soepono dan orang ketiga adalah Bono (Waluyo). Menjelang akhir Agustus 1965 pimpinan Biro Khusus PKI rutin mengadakan pertemuan-pertemuan yang kesimpulannya dilaporkan kepada ketua CC PKI D.N. Aidit. Kemudian diputuskan bahwa perebutan kekuasaan akan dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi gerakan. Sejak tanggal 6 September 1965 pim-pinan Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan rapat-rapat rahasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang telah lama dibina untuk membicarakan persiapan pelaksanaan gerakan. Dalam rapat-rapat tersebut telah dihasilkan beberapa keputusan berikut ini. a.Menyebarkan adanya isu bahwa Dewan Jenderal yang akan mengadakan perebutan kekuasaan pemerintah. b.Menentukan sasaran gerakan bagi masing-masing pasukan. 272 IPS IX untukSMP/MTs c.Menetapkan bahwa gerakan akan mulai dilaksanakan pada hari Kamis malam tanggal 30 September 1965. d.Memberi nama gerakan tersebut sebagai Gerakan 30 September (kemudian dikenal masyarakat luas dengan sebutan G 30 S/PKI atau Gestapu/PKI). 2. Tahap Pelaksanaan Secara fisik militer gerakan akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Komandan Batalyon I Resimen Cakra¬birawa (Pasukan Pengawal Presiden) selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama AD. Para perwira AD tersebut dibawa ke Desa Lubang Buaya sebelah Selatan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Secara kejam mereka dianiaya dan akhirnya dibunuh oleh anggota-anggota pemuda rakyat Gerwani dan organisasi satelit PKI lainnya. Setelah puas dengan segala kekejamannya semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur tua lalu ditimbun dengan sampah dan tanah. Berikut ini keenam perwira tinggi yang diculik dan dibunuh PKI. a.Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD). b.Mayor Jenderal R.Suprapto (Deputi II Pangad). . Mayor Jenderal M.T. Haryono (Deputi III Pangad). d.Mayor Jenderal Siswondo Parman (Asisten I Pangad). . Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan (Asisten IV Pangad). f.Brigadir Soetojo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman atau Oditur Jenderal AD). Jenderal A.H. Nasution yang menjadi sasaran utama penculikan berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putri beliau Ade Irma Suryani tewas akibat tembakan penculik. Sementara itu ajudannya Letnan Satu Pierre Tendean dan Brigadir Polisi (Pembantu Letnan Satu) Karel Satsuit Tubun pengawal rumah Waperdam II Dr. J. Leimena tewas dan menjadi sasaran penculikan. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 �������������Pahlawan yang meninggal karena keganasan G 30 S/PKI di Jakarta. Bersamaan dengan gerakan penculikan mereka (PKI) juga menguasai dua buah sarana komunikasi yang vital yaitu Studio RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi. Melalui RRI Letnan Kolonel Untung menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta. Ia kemudian membentuk Dewan Revolusi dan dinyatakan pula bahwa Dewan Revolusi merupakan sumber kekuasaan dalam negara RI. Pembentukan Dewan Revolusi di Jakarta diikuti juga pembentukan Dewan Revolusi di daerah-daerah di Yogyakarta. Dewan Revolusi daerah di 274 IPS IX untukSMP/MTs 3. Penumpasan Gerakan 30 September PKI Dalam situasi yang tidak menentu Pangkostrad Mayjen Soeharto mulai memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September PKI dengan menghimpun pasukan lain seperti 328 Kujang/Siliwangi Batalyon 2 Kavaleri dan Batalyon 1 RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Berikut ini langkah yang dilakukan Pangkostrad untuk menumpas G 30 S/PKI. a.Operasi militer mulai digerakkan pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Pasukan RPKAD sudah berhasil menduduki Gedung RRI dan Gedung Telekomunikasi. b.Pada tanggal 2 Oktober 1965 Pangkalan Udara Halim sudah dapat direbut dari tangan PKI. c.Atas petunjuk seorang anggota polisi Ajun Brigadir polisi Sukitman pada tanggal 3 Oktober ditemukan jenazah para perwira AD yang dikuburkan dalam sebuah sumur tua. d.Pada tanggal 4 Oktober 1965 usaha pengangkatan jenazah para jenderal dari sumur tua berhasil diselesaikan oleh anggota-anggota RPKAD dan KKO¬AL . Seluruh jenazah diangkut ke Rumah Sakit Pusat AD (RS Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar AD. e.Pada tanggal 5 Oktober 1965 dan bertepatan dengan HUT ABRI para jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara Anumerta. Untuk menumpas habis sisa Gerakan 30 September PKI maka di berbagai daerah juga dilakukan beberapa operasi penumpasan. Berikut ini beberapa operasi penumpasan tersebut. a.Operasi Trisula di Blitar Selatan yang dilakukan oleh Kodam VIII/Brawijaya dan dipimpin oleh Kolonel Witarmin. b.Operasi Merapi di Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. c.Operasi Kikis yang dilakukan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gerakan operasi penumpasan yang telah dilakukan oleh Pangkostrad RPKAD Batalyon dan Kavaleri telah berhasil menangkap para pemimpin dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September PKI. Tokoh-tokoh tersebut adalah Kolonel A. Latief yang ditangkap pada tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal Jawa Tengah. Ketua CC PKI D.N. Aidit berhasil ditembak mati pada tanggal 22 November 1965 di Boyolali. Dalam rangka menyelesaikan sisa Gerakan 30 September PKI maka pada tanggal 6 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan kebijaksanaan yang dinyatakan dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Penyelesaian aspek politik sebagaimana diputuskan dalam Sidang Dwikora tersebut ditangani langsung oleh Presiden Soekarno. Sementara aksi-aksi tuntutan penyelesaian politik dan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku Gerakan 30 September PKI dari kesatuan-kesatuan aksi pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila semakin meningkat. 276 IPS IX untukSMP/MTs Soal-Soal Latihan A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! ��Muso memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada tanggal … . a.17 September 1948 b.18 September 1948 c.19 September 1948 d.20 September 1948 ��Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal … . a.7 Agustus 1949 b.17 Agustus 1949 c.7 September 1949 d.17 September 1949 �� Para jenderal yang menjadi korban keganasan PKI mendapat anugerah sebagai Pahlawan … . a.Ampera c.Revolusi b.Proklamasi d.Militer ��Berikut ini beberapa jenderal yang dibunuh di Jakarta kecuali … . a.Letjen.Ahmad Yani b.Letkol.Sugiyono Mangunwiyoto c. Brigjen. D.I. Pandjaitan d.Lettu.Pierre Tendean ��Peristiwa PKI/Madiun tahun 1948 didalangi oleh … . a.Muso b.Amir Syarifuddin c.Aidit d.Syam Kamaruzaman ��Gerakan APRA didalangi oleh … . a.Westerling c.Andi Aziz b.Soumokil d.Kartosuwiryo ��Untuk memadamkan pemberontakan Andi Aziz pemerintah mengadakan operasi militer di bawah pimpinan … . a.Letkol.Slamet Riyadi b.Kolonel Alek E.Kawilarang c. Letkol. A.J. Mokaginta d.Mayor Ahmad Wiranatakusumah �� Pemimpin PKI yang tertembak mati di Boyolali Jawa Tengah adalah … . a.Muso c.D. N. Aidit b.Njono d.Muso �� Di bawah ini daerah yang tidak terlibat dalam DI/TII adalah … . a.Sulteng c.Kalsel b.Jateng d.Aceh ���Segala kegiatan yang dilakukan PKI terpusat di … . a.Desa Lubang Buaya b.Bandara Halim Perdanakusuma c.Bandara Soekarno -Hatta d.Desa Kemayoran ���Peristiwa PKI/Madiun bertujuan untuk … . a.mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis b.menggulingkan kabinet Hatta c.mendirikan Republik Soviet Indonesia d.menggagalkan perundingan dengan Belanda ���Latar belakang terjadinya pemberon¬takan Andi Aziz adalah … . a.menolak masuknya TNI ke Sulawesi Selatan b.mempertahankan berdirinya negara Sumatra Timur c.melindungi kepentingan Belanda di Sulawesi Selatan d.mendorong digabungnya TNI dan tentara KNIL dalam APRIS ���Salah satu bukti pemerintah ingin menye¬lesaikan RMS dengan cara damai adalah … . a.mengadakan musyawarah dengan rakyat Maluku b.membubarkan RMS c. mengirim dr. J. Leimena untuk mengadakan perundingan d.mengadakan operasi-operasi militer Bab 12 Peristiwa Tragedi Nasional dan Konflik-Konflik Internal Lainnya (1948 . 1965) 277 ���Sebelum munculnya G 30 S/PKI Kolonel Sukendro pernah menerima daftar nama para jenderal yang terbunuh dalam G 30 S/PKI dari pemerintah … . a.Amerika Serikat c.Rusia b.Belanda d.Cina ���Herman Sarens Sudiro menyatakan bahwa pelaku utama Gerakan 30 Sep¬tember 1965 adalah PKI. Herman Sarens Sudiro adalah pembantu utama … . a. A.H. Nasution c. R. Suprapto b.S.Parman d.Ahmad Yani ���Tujuan partai komunis di mana pun mereka berada adalah untuk … . a.merebut kekuasaan negara b.membekukan lawan-lawan politiknya c.mengembangkan paham komunis d.menghapus diktator proletariat ���Lokasi pemberontakan DI/TII pimpinan Ibnu Hajar adalah … . a.Jawa Barat b.Jawa Tengah c.Madiun d.Kalimantan selatan ���PKI menjadikan perwira tinggi AD sebagai sasaran penculikan karena … . a.para perwira dianggap oleh PKI sebagai pesaing untuk menguasai negara b.PKI menganggap para perwira tersebut menguasai bidang militer c.perwira-perwira tersebut dianggap PKI sebagai penghambat dalam mengatur negara d.PKI memang benar-benar membenci seluruh kesatuan AD termasuk perwira-perwira tingginya . DI/TII pimpinan Amir Fatah di … . a.Jawa Tengah c.Aceh b.Jawa Barat d.Sulawesi . digunakan PKI untuk melancarkan pemberontakan karena daerah ini merupakan … . a.basis kekuatan militer RI b.daerah komunis c.tempat untuk membina kader¬ kader PKI d.sumber kekuatan PKI B. Jawablah dengan singkat dan benar! . Sebutkan para pahlawan revolusi yang gugur akibat kekejaman PKI! . Siapa nama putri A.H. Nasution yang menjadi korban peristiwa Gerakan 30 September 1965? . Apa tujuan gerakan APRA? . Siapa yang memimpin pemberontakan DI/TII di Jateng? . Apa yang kalian ketahui tentang Madiun Affair? . Jelaskan perbedaan latar belakang dan tujuan antara Madiun Affairs dengan G 30 S/ PKI 1965! . Sebutkan upaya yang dilakukan pemerintah RI untuk menumpas gerakan RMS! . Bagaimanakah upaya penyelesaian DI/TII di Aceh? . Apa sebenarnya yang dimaksud Dewan Jenderal? ���Coba jelaskan tugas Dewan Jenderal di AD sebelum diisukan PKI mengadakan aksi kudeta terhadap pemerintah! 278 IPS IX untukSMP/MTs Peta Konsep
 BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI (1998) BERAKHIRNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI (1998)
Sumber: Encarta Encyclopedia 2006 Demo yang dilakukan para mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto mundur. Pendahuluan Tentu kalian masih ingat bukan dengan pelajaran IPS di SD? Siapakah Bapak Pembangunan Indonesia? Mengapa mendapat sebutan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia? Bapak Pembangunan Indonesia adalah presiden RI yang kedua yaitu Soeharto. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan sebab saat di bawah pemerintahannya negara banyak melakukan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto pemerintah berusaha melakukan koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 di masa Orde Lama dan berusaha melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun dalam kenyataannya pemerintah Orde Baru juga banyak melakukan penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak merata muncul banyak kasus KKN yang merugikan masyarakat dan Pancasila belum dapat diamalkan secara konsekuen. Oleh karena itu muncul gerakan reformasi yang memuncak pada pergantian kepemimpinan. Pembahasan materi berikut ini akan membuat kalian mampu memilih dan menentukan sikap terhadap hal yang buruk dan yang baik dengan bercermin pada pengalaman masa lalu. Kehidupan Sosial dan Politik pada Masa Orde Baru Sejak pemberontakan Gerakan 30 September PKI berhasil ditumpas bangsa Indonesia memasuki Orde Baru yang bertekad mulai menata kembali kehidupan ketatanegaraan dan pemerintahan. Bagaimanakah lahirnya Orde Baru? Bagaimanakah para pemimpin bangsa menata kehidupan berbangsa dan bernegara di masa Orde Baru? 1. Lahirnya Orde Baru Pemerintah Orde Baru lahir diawali dari beberapa bukti penyimpangan oleh pemerintah Orde Lama terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945. a. Tuntutan Pembubaran PKI Setelah PKI didakwa sebagai dalang Gerakan 30 September berbagai aksi pemuda pelajardan mahasiswa dalam bentuk kesatuan-kesatuan aksi semakin meningkat. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut antara lain KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia) KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia) dan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian secara politis terhadap oknum-oknum yang terlibat Gerakan 30 September PKI. Akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1965 mereka membulatkan barisan dalam satu wadah yaitu Front Pancasila. Ketidakpuasan masyarakat luas yang disebabkan oleh belum adanya penyelesaian politik terhadap peristiwa G 30 S/PKI dan situasi ekonomi yang terus memburuk akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar. Dengan dipelopori KAMI dimulailah aksi-aksi demonstrasi mahasiswa UI pada tanggal 10 Januari 1966. Dalam kesempatan itu pada tanggal 12 Januari 1966 di depan halaman gedung DPR-GR mereka mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) kepada pemerintah. Berikut ini isi Tritura. 1) Bubarkan PKI. 2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3) Turunkan harga perbaikan ekonomi. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 13.2 Aksi mahasiswa menuntut pembubaran PKI. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 281 Pada kenyataannya Presiden Soekarno tidak menanggapi aksi-aksi para pemuda dan mahasiswa tersebut. Presiden Soekarno justru mengundang para wakil mahasiswa untuk mengikuti Sidang Paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966 di Bogor. Dalam sidang itu presiden menuduh aksi-aksi mahasiswa didalangi oleh Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) khususnya oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amerika Serikat. Akhirnya Presiden Soekarno memberi komando kepada seluruh rakyat untuk membentuk “Barisan Soekarno” guna mempertahankan kedudukannya. Selain itu dengan dalih meningkatkan perjuangan revolusi Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet pada tanggal 21 Februari 1966. Susunan hasil reshuffle yang disebut Kabinet Dwikora yang Disempurnakan ternyata sangat mengecewakan harapan rakyat. Kabinet ini beranggotakan 102 menteri sehingga disebut Kabinet 100 Menteri. Dalam kabinet ini diduga anggotanya banyak yang pro PKI sehingga para mahasiswa menyebutnya Kabinet Gestapu. Dengan adanya kebijaksanaan dari pemerintah tersebut maka pada saat hari pelantikan tanggal 24 Februari 1966 berbagai kesatuan aksi melakukan demonstrasi serentak di seluruh ibukota Jakarta. Dalam demonstrasi di depan istana seorang demonstran yang bernama Arief Rahman Hakim mahasiswa UI gugur karena terkena peluru Resimen Cakrabirawa. Insiden berdarah ini menyebabkan semakin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Sebagai akibatnya pada tanggal 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Dengan dibubarkannya KAMI bukan berarti perjuangan para pemuda pelajar dan mahasiswa berhenti. Mereka masih tetap berjuang untuk menuntut pembubaran PKI. b. Surat Perintah 11 Maret 1966 Untuk mengatasi krisis politik yang semakin memuncak maka presiden memanggil Front Pancasila PNI Ali Surachman dan Partindo pada pertemuan tanggal 10 Maret 1966. Sementara itu Presiden Soekarno didampingi oleh tiga Waperdam yaitu Waperdam I Dr. Soebandrio Waperdam II Dr. J. Leimena dan Waperdam III Chairul Saleh. Pada pertemuan tersebut Presiden Soekarno meminta untuk mengutuk aksi-aksi mahasiswa yang telah menyebabkan kekacauan. Namun permintaan tersebut ditolak oleh partai-partai politik yang tergabung dalam Front Pancasila. Mereka tetap menuntut supaya PKI dibubarkan. Karena pertemuan tersebut menemui jalan buntu maka dilanjutkan keesokan harinya yaitu pada tanggal 11 Maret 1966. Pada hari itu sebenarnya akan berlangsung Sidang Paripurna Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Namun di tengah persidangan Presiden Soekarno meninggalkan sidang dan segera menuju ke Bogor yang diikuti oleh Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Dr. Chairul Saleh. Hal ini terjadi karena dilaporkan bahwa terdapat pasukan yang tidak dikenal yang berada di sekeliling Istana Merdeka. Sementara itu setelah sidang berakhir tiga orang Perwira TNI AD yaitu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran) Brigjen M. Yusuf (Menteri Perindustrian) Brigjen Amir Machmud (Pangdam V Jayakarta) menemui Men/Pangad Mayjen Soeharto yang tidak hadir dalam sidang kabinet karena sakit Basuki Rachmat untuk melaporkan hasil sidang dan meminta izin untuk menyusul Presiden Soekarno di Bogor. Tujuan mereka menyusul Presiden Soekarno ke Bogor yaitu agar Presiden Amir Machmud Soekarno tidak merasa terpencil dan supaya yakin bahwa ABRI khususnya TNI AD M. Yusuf tetap siap sedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Di Istana Bogor mereka mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soekarno yang didampingi oleh ketiga Waperdam. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan ketiga perwira tinggi itu bersama Komandan Resimen Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden) Brigjen Sabur diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Men/Pangad Mayjen Soeharto. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau yang disingkat Supersemar. Tanggal 11 Maret 1966 itulah yang dijadikan titik awal zaman Orde Baru atau tonggak lahirnya sejarah Orde Baru. Surat Perintah 11 Maret 1966 pada pokoknya berisi agar Mayjen Soeharto selaku Men/Pangad mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. 2. Awal Pemerintahan Orde Baru Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 9 2005 Gambar 13.3 Tiga perwira yang menemui Soeharto dan menyusul Soekarno ke Bogor. Setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 Letjen Soeharto (setelah menerima Supersemar pangkatnya berubah dari Mayjen menjadi Letjen) segera mengambil langkah atau tindakan atas nama presiden tanpa lebih dahulu konsultasi dengan presiden. Berikut ini langkah-langkah yang diambil Letjen Soeharto. a. Pada tanggal 12 Maret 1966 Letjen Soeharto membubarkan PKI beserta semua organisasi massanya dan menyatakan bahwa PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 9 2005 Gambar 13.4 Supersemar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen. Soeharto. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 283 . Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat di dalam pemberontakan Gerakan 30 September PKI (diantaranya adalah Dr. Subandrio dan Chaerul Saleh). . Membersihkan MPRS dan DPRS serta lembaga-lembaga negara lainnya dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis. Sementara itu untuk mengembalikan kemurnian pelaksanaan UUD 1945 maka para anggota MPRS mengadakan sidang dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Sidang yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting berikut. . Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar dan mengesahkan kekuasaan politik Jenderal Soeharto sebagaimana yang terkandung dalam Supersemar tersebut sampai terbentuknya MPR dan DPR hasil Pemilu. . Tap MPRS No. X/MPRS/1966 menetapkan kedudukan MPRS sebagai MPR berdasarkan UUD 1945. . Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 menetapkan penyelenggaraan Pemilu paling lambat tanggal 5 Juli 1968. . Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 yaitu memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk membentuk kabinet baru sebagai pengganti Kabinet Dwikora. Kabinet baru ini kemudian dinamakan Kabinet Ampera. . Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk memegang jabatan presiden apabila sewaktu¬waktu presiden berhalangan. . Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 berisi tentang pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta melarang penyebaran ajaran marxisme dan komunisme di Indonesia. Dari berbagai ketetapan yang dihasilkan MPRS dapat dikatakan bahwa MPRS berusaha mewujudkan kembali pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Selain itu MPRS juga berusaha mengalihkan kekuasaan pemerintahan dari Orde Lama (pimpinan Soekarno) kepada Orde Baru melalui cara-cara konstitusional. Hal ini telah dibuktikan MPRS ketika menolak pidato pertanggungjawaban (Pidato Nawaksara) Presiden Soekarno di depan Sidang MPRS. Adanya desakan dan tekanan dari berbagai pihak mendorong Presiden Soekarno untuk mengumum-kan penyerahan

artikel

INFORMASI BERMANFAAT UNTUK ANDA KUNJUNGI PUSAT BATIK MURAH BERKUALITAS DAN NYAMAN

BATIK INDOKABANA SEBAGAI PRODUSEN DAN PENJUALAN KAIN BATIK CAP DAN TULIS TERBAIK DAN MURAH

http://www.indokabana.com/

>>> GROSIR BAJU, KLIK DISINI <<<

KAIN-BAJU.COM SEBAGAI GROSIR KAIN DAN BAJU TERMURAH DAN BERSAHABAT MODEL UPDATE

TEMUKAN SOLUSI DAN DAPATKAN SEGERA, LENGKAP, KEBUTUHAN BAJU, KAIN & SERAGAM BATIK TERBAIK DAN MURAH

http://www.kain-baju.com/

>>> GROSIR BAJU, KLIK DISINI <<<

Bagikan:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Comment

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya PEMBAGIAN WILAYAH KEKUASAAN

Thursday 31 August 2017 | Post

Bullying ini kata yang banyak muncul belakangan ini. Media pun  mengabarkan kejadian buruk bullying yang berakibat…

Thursday 23 November 2017 | Post

Announcements Schedule for the week: Monday and Tuesday – regular hours Wednesday – 5am, 6am, 9am,…

Tuesday 3 October 2017 | Post

Markisa (Passiflora flavicarpa) Sudah tak asing lagi dong dengan buah yang bernama markisa. Suka dengan sirup…

Saturday 1 July 2017 | Post

Setelah 3 tahun lebih gak memakai jasa EO Hiphiphoor4y untuk ultah anak, akhirnya menikmati lagi hasil…