Info Jakarta

pusat informasi di kota jakarta

Menu

MASA JENDRAL SOEHARTO

Mar
22
2015
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Post


KEKUASAAN KEPADA JENDERAL SOEHARTO PADA TANGGAL 23 FEBRUARI 1967.
Penyerahan kekuasaan ini kemudian dikukuhkan dalam Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang berisi pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto

sebagai pejabat presiden. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Gambar 13.5 Suasana pengambilan sumpah dan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia saat sidang Umum V MPRS tanggal 27 Maret 1968. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini dikukuhkan dalam Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno. 3. Kehidupan Sosial Politik Pada Masa Orde Baru Masa Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia. a. Kehidupan Politik Dalam Negeri 1) Penyederhanaan Partai Politik Salah satu ciri dari pemerintahan Orde Lama yaitu banyaknya partai politik tumbuh di Indonesia dan masing-masing mempunyai ideologi sendiri. Adanya sistem multipartai mengakibatkan sering terjadi persaingan dan bahkan saling menjatuhkan. Menyadari akan hal itu Orde Baru mengambil kebijakan mengurangi jumlah partai politik di Indonesia. Partai-partai politik yang hampir sama asas dan kepentingannya diharuskan mengadakan pembaruan (fusi). Berikut ini penggabungan partai-partai politik tersebut. a) Pada tanggal 5 Januari 1973 NU Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) PSII dan Partai Islam Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). b) Pada tanggal 10 Januari 1973 PNI Partai Murba IPKI Partai Katolik dan Parkindo bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 2) Menerapkan Demokrasi Pancasila Melalui Pemilu Untuk melaksanakan dan me¬wujudkan Demokrasi Pancasila maka pemerintah Orde Baru menye¬lenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali kecuali pada tahun 1971 ¬1977 yang dilaksanakan selang 6 tahun. Selama Orde Baru berkuasa telah melaksanakan 6 kali Pemilu yaitu tahun 1971 1977 1982 1987 1992 dan 1997. Pemilu pertama tahun 1971 diikuti oleh 10 peserta yaitu sembilan partai politik dan satu golongan karya. Partai politik yang ikut Pemilu tersebut adalah Partai IPKI Partai Murba Partai Islam Perti NU Partai Katholik Parkindo PNI PSII. Adapun organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam Pemilu ialah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Akan tetapi dalam Pemilu selanjutnya diikuti oleh dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu golongan karya. Hal ini disebabkan adanya penyederhanaan partai politik oleh pemerintah Orde Baru. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 13.6 Tanda gambar 10 organisasi politik yang ikut dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 1971. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 285 Namun pada kenyataannya dalam 6 kali Pemilu Orde Baru Golkar selalu menjadi pemenang. Hal ini menjadikan dominasi suara di lembaga negara (DPR dan MPR) dikuasai oleh Golkar. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan pemerintahan Orde Baru. Selain itu terpilihnya Soeharto dalam setiap Pemilu semakin melanggengkan Orde Baru. Pelaksanaan Pemilu yang dipandang sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila tak lebih dari ucapan saja. Pemilu yang telah dilaksanakan itu hanya untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru. 3) Timor Timur dalam Integrasi dan Disintegrasi a) Timor Timur dalam Integrasi Masuknya Timor Timur ke wilayah RI pada tahun 1976 dilatarbelakangi oleh adanya perubahan politik di Portugal (penjajah Timor Timur). Di Portugal telah terjadi kudeta militer pada tanggal 25 April 1974 yang dipimpin oleh Jenderal De Spinola atas Dr. Antonio de Oliveire Salazar. Kudeta militer ini dikenal dengan nama Red Flower’s Revolution (Revolusi Bunga). Kudeta ini tidak hanya membawa perubahan dalam negeri negara Portu¬gal tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah politik di daerah koloninya termasuk wilayah Timor Timur. Semua wilayah yang termasuk koloni Portugal diberi kebebasan untuk berdiri dan berkembang. Rakyat mendapat kesempatan untuk berpolitik. Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan mengenai masalah dekolonisasi daerah-daerah jajahan¬nya Menteri Seberang Lautan Portu¬gal Dr. Antonio de Almeida Santos pada tanggal 16 – 19 Oktober 1974 berkunjung ke Indonesia untuk menga¬dakan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Indonesia tentang pelaksanaan kebijaksanaan portugal sepanjang menyangkut Timor Timur. Sebagai tanggapan terhadap politik dekolonisasi di Portugal maka di Timor Timur muncul tiga partai politik berikut ini. (1) UDT (Uniao Democratica Timorense atau Uni Demokrasi Timor) Partai UDT dipimpin oleh Mario Vegas Carascalao. Partai ini menginginkan tetap di bawah bendera Portugal sebagai negara bagian Timor Portugis (Provinsi Seberang Lautan Portugal). UDT menolak kemerdekaan penuh Timor Timur karena Timor Timur belum dapat berdiri sendiri mengingat keadaan ekonomi yang masih lemah dan rakyatnya masih bodoh. (2) Fretilin (Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente) Partai Fretilin dipimpin oleh Fransisco Xavier Do Amaral. Partai ini menginginkan agar Timor Timur menjadi sebuah negara merdeka penuh tanpa bergabung dengan Portugal atau Indonesia. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 13.7 Pembicaraan mengenai masalah Timor Timur antara Delegasi Portugal dan pemerintah Indonesia. (3) Apodeti (Associacao Popular Democratica de Timor) Partai Apodeti dipimpin oleh Arnoldo dos Reis Araujo. Partai ini menginginkan lepas dari Portugal dan berintegrasi dengan RI. Alasannya bahwa rakyat kedua wilayah itu mempunyai persamaan dan hubungan erat baik secara historis etnis maupun geografis. Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin mengumumkan pembentukan Republik Demokrasi Timor Timur dengan Xavier Do Amaral sebagai presidennya. Untuk menanggapi tindakan Fretilin gabungan partai UDT Apodeti KOTA dan Trabalista mengimbangi proklamasi Fretilin dengan proklamasi tandingan. Proklamasi itu berisi penggabungan kepada Indonesia dan diumumkan pada tanggal 29 November 1975. Penandatanganan proklamasi ini dilakukan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 sehingga proklamasi ini dinamakan Proklamasi Balibo. Pada tanggal 17 Desember 1975 partai UDT Apodeti KOTA dan Trabalista menyatakan berdirinya Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) untuk menyelenggarakan tertib pemerintah administrasi hukum dan keamanan. Pada tanggal 7 Juni 1976 petisi integrasi dikirim ke Jakarta dan diterima oleh Presiden Soeharto dengan harapan agar integrasi diterima tanpa referendum. Sebagai realisasinya pada tanggal 17 Juni 1976 ditandatangani UU No. 7 Tahun 1976 yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI dan pembentukan provinsi/daerah tingkat I yang ke-27. Ibukota Timor Timur ditetapkan di Dili dan gubernur Timor Timur yang pertama adalah Arnoldo dos Reis Araujo dan wakilnya Fransisco Xavier Lopez da Cruz. b) Timor Timur sebagai Provinsi ke-27 Setelah Timor Timur menjadi provinsi ke-27 NKRI langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu menata kembali kehidupan masyarakat Timor Timur agar tidak jauh ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pemerintah Indonesia segera melakukan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan. Di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung terjadi pertikaian antara kelompok pendukung integrasi dan kelompok antiintegrasi di Timor Timur yang belum diselesaikan secara tuntas. Fretilin mulai bangkit lagi. Perjuangan Fretilin tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga dilakukan di luar negeri.

PERJUANGAN DI DALAM NEGERI DIPIMPIN OLEH XANANA GUSMAO DAN DI LUAR NEGERI DIPIMPIN OLEH RAMOS HORTA. MEREKA TIDAK PUAS DENGAN PILIHAN RAKYAT TIMOR TIMUR UNTUK BERGABUNG DENGAN INDONESIA.
Mereka menuntut supaya diadakan kembali jajak pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur. Usaha Fretilin ini mendapat dukungan dari berbagai pihak di luar negeri terutama Portu¬gal. Di forum PBB integrasi Timor Timur dengan Indonesia belum diakui sehingga Timor Timur dianggap sebagai daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 10 2005 Gambar 13.8 Xanana Gusmao . Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 287 c) Timor Timur Menuju Jajak Pendapat Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi pergantian presiden dari Soeharto kepada B.J. Habibie. Hal itu membuka cakrawala baru bagi penyelesaian masalah Timor Timur. Akhirnya pada masa pemerintahan B.J. Habibie pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melaku¬kan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum/jajak pendapat akhirnya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan misi PBB untuk Timor Timur yaitu UNAMET (United Mission for East Timor). Hasil jajak pendapat ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur (785%) memilih melepaskan diri dari Indonesia dan berdiri sebagai negara merdeka. Hasil jajak pendapat ini diumumkan oleh Sekjen PBB Kofi Annan pada tanggal 4 September 1999 dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 1999 MPR RI menge-luarkan ketetapan yang mengesahkan hasil jajak pendapat mengenai Timor Timur. Sejak saat itulah Timor Timur secara resmi lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah melalui masa transisi maka pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapatkan kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin. b. Kehidupan Politik Luar Negeri Orde Baru Pada masa Orde Baru politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Dalam rangka turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi adil dan sejahtera bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan kembali politik bebas aktif Indonesia. 1) Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB Seperti telah kita ketahui dalam sejarah negara Indonesia pernah menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Selama menjadi anggota PBB Indonesia pernah merasakan keuntungan dari badan internasional tersebut seperti penyelesaian masalah Irian Barat dan kerja sama yang dibangun bangsa Indonesia dengan badan-badan PBB dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu bangsa Indonesia bisa secara leluasa bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Namun dalam perkembangannya Indonesia juga pernah merasakan rasa tidak puas terhadap organisasi internasional tersebut. Pada puncaknya Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 1 Januari 1965. Hal ini disebabkan Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Keluarnya Indonesia dari PBB menjadikan ruang gerak bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi sempit dan Indonesia dikucilkan oleh dunia internasional. Ketika pemerintah Orde Baru ber-kuasa hubungan dengan organisasi internasional mulai diperbaiki. Atas dasar pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Keaktifan bangsa Indonesia di PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. 2) Normalisasi Hubungan Indonesia – Malaysia Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini berawal dari penandatanganan Konferensi London yang menyatakan akan dibentuk Federasi Malaysia oleh pemerintah Inggris. Indonesia merasa keberatan dengan pembentukan Federasi Malaysia karena Indonesia menganggap hal itu adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Karena politik konfrontasi ini tidak sesuai dengan dasar politik bebas aktif maka oleh pemerintah Orde Baru politik konfrontasi diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan. Normalisasi hubungan Indonesia -Malaysia dimulai dengan dilaksanakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1966. Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dan pihak Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement). Berikut ini isi Persetujuan Bangkok. a) Rakyat Sabah dan Serawak memperoleh kesempatan menegaskan kembali keputusan mereka mengenai kedudukan kedua wilayah itu dalam Federasi Malaysia. b) Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. c) Indonesia dan Malaysia menghentikan tindak permusuhan. Penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan antara Indonesia Malaysia dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Selain itu melalui Duta Besar Pakistan untuk Myanmar Indonesia menyampaikan nota pengakuannya terhadap Republik Singapura. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Menteri luar negeri Adam Malik berbicara di mimbar PBB. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 289 B. Perkembangan Ekonomi Pada Masa Orde Baru Terjadinya inflasi yang semakin tinggi pada akhir pemerintahan Orde Lama (±650%) mendorong pemerintah Orde Baru menyelamatkan perekonomian negara melalui jalan stabilisasi dan rehabilitasi. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak dengan cepat. Sementara itu rehabilitasi berarti perbaikan terhadap sarana dan prasarana serta perbaikan terhadap alat-alat produksi. Selama Pelita I dan II pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memberi perhatian utama terhadap pembangunan sektor pertanian. Produksi beras meningkat berkat berhasilnya usaha intensifikasi pertanian melalui Bimas dan Inmas dengan panca usaha tani. Selain beras hasil pertanian yang lain seperti tanaman karet kopi cengkih gula dan lada juga meningkat. Selain sektor pertanian pem¬bangunan industri juga menunjukkan perkembangan yang positif. Selama Repelita I produksi pupuk urea meningkat 413%. Industri-industri yang cukup berkembang selama Repelita I-II antara lain industri semen kertas ban botol gelas soda gas farmasi industri logam baja dan lain-lain. Selama masa Orde Baru perdagangan luar negeri melalui ekspor impor juga berkembang. Ekspor Indonesia meliputi hasil pertanian hasil industri dan hasil tambang nonmigas. Komoditi hasil pertanian meliputi kopi karet tembakau rempah-rempah dan lain-lain. Contoh komoditi industri antara lain alat-alat listrik minyak kelapa sawit dan kertas. Sedang tambang nonmigas contohnya bauksit batu bara dan bijih-bijihan. Kegiatan impor Indonesia meliputi impor makanan dan minumanbahan bakar dan pelumas alat angkutan (kendaraan) dan suku cadang kendaraan. Meskipun melakukan kegiatan impor namun kegiatan ekspor yang cukup banyak dapat menambah kas negara. Bahkan pada pelita I dan II gerak ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan. Pada pelita I dan II (1960 – 1979) hasil kinerja perekonomian Indonesia sangat memuaskan. Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% setahun. Sementara itu laju inflasi turun menjadi 47% pada akhir pelita I dan 95% pada akhir pelita II. Adapun investasi meningkat dengan laju 11% menjadi 24% dari produk domestik Bruto selama 10 th. Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat ini dilatarbelakangi oleh adanya krisis energi yang melanda dunia pada tahun 1973 sebagai akibat dari harga minyak bumi di pasaran dunia yang membumbung tinggi. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Pabrik semen Petrokimia Hal tersebut disebabkan adanya embargo dari negara-negara Arab anggota OPEC sehubungan dengan ada-nya konflik Arab-Israel.
PERISTIWA INI SANGAT MENGUNTUNGKAN INDONESIA KARENA INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENGEKSPOR MINYAK DAPAT MENGEKSPOR MINYAK LEBIH BANYAK.
Jadi Indonesia banyak mengembangkan sumur pengeboran minyak lepas pantai seperti sumur Shinta I di Tenggara Pulau Sumatra sumur Attaka di lepas pantai Kaltim dan sumur Arjuna di lepas pantai Laut Jawa. Presiden Soeharto meresmi¬ kan sumur minyak lepas pantai Shinta I. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1981 Sumur Arjuna di lepas pantai Laut Jawa. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1983 negara-negara OPEC sepakat memutuskan untuk memotong baik harga maupun produksi minyak. Harga minyak mentah diturunkan sebesar US$ 5 per barel dan ditetapkan sistem kuota produksi. Hal ini terjadi karena adanya kemelut minyak dunia dan resesi yang melanda negara-negara industri. Peristiwa ini tentu saja memengaruhi perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi maka pada tahun 1983 pemerintah melakukan berbagai kebijakan berikut ini. 1. Menekan anggaran belanja secara berturut-turut dalam bulan Januari 1983 dan Januari 1984. 2. Menambah pinjaman luar negeri. 3. Menggalakkan ekspor komoditas nonmigas. 4. Membatasi impor barang mewah. 5. Mengurangi perjalanan ke luar negeri. 6. Menggalakkan penggunaan produk-produk dalam negeri. 7. Mendevaluasi rupiah sebesar 28% (pada tanggal 30 Maret 1983). 8. Menjadwal ulang atau bahkan membatalkan hampir 50 proyek publik yang bersifat intensif kapital dan intensif kandungan impor. 9. Tidak menaikkan gaji pegawai negeri. 10. Menaikkan harga bahan bakar minyak. 11. Mengurangi subsidi atau pupuk dan pestisida. 12. Memberikan subsidi atau bahan pangan tertentu. 13. Memberlakukan serangkaian UU baru di bidang perpajakan. 14. Melakukan deregulasi parsial sistem perbankan. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 291 Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut dilaksanakan selama satu pelita (1979 – 1984). Pada awal Pelita IV (1984 – 1989) Indonesia telah berhasil berswasembada beras. Pada akhir Pelita IV terjadi perkembangan di sektor perbankan dan pasar modal (Bursa Efek Jakarta). Pada pelita ini Indonesia sudah dapat mengurangi ketergantungan penerimaan devisa pada minyak. Indonesia juga mulai memerankan ekspor nonmigas. Selain itu peran sektor swasta dalam perekonomian nasional semakin besar. Ekspor nonmigas Indonesia meningkat dengan pesat bahkan Indonesia sudah mulai mengekspor barang-barang dari berbagai produk industri. Pertumbuhan ekonomi yang begitu meningkat ini tidak lepas dari adanya proses industrialisasi yang digalakkan pemerintah dan didukung oleh investasi asing dan pinjaman dari luar negeri. Dalam perkembangannya kehidupan perekonomian yang semakin meningkat ini ternyata tidak dapat bertahan lama sebab peningkatan ekonomi ini dibangun di atas fondasi ekonomi yang keropos. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat semu karena hal ini merupakan hasil utang dari luar negeri. Keroposnya perekonomian Indonesia semakin diperparah oleh tindakan dari para pengusaha yang menyalahgunakan kepentingan mereka dalam pembangunan ekonomi. Adanya sikap KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) menyebabkan mereka lebih bebas menggunakan hak utang mereka tanpa kontrol dari pemerintah. Akibatnya pada akhir tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot tajam hingga 132%. Selain itu berbagai usaha industri ditutup karena meningkatnya biaya produksi. Hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan devisa negara dan munculnya banyak pengangguran. C. Runtuhnya Kekuasaan Pemerintah Orde Baru 1. Kondisi Kehidupan Bangsa Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto Orde Baru yang muncul sebagai penyelamat negara setelah adanya krisis multidimensional pada masa Orde Lama ternyata berakhir pula dengan adanya krisis multidimensional. Krisis multidimensional adalah krisis yang terjadi dalam sebuah negara yang meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi dan moneter politik dan sosial. Adapun krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia tidak di bidang ekonomi saja melainkan juga krisis politik kepemimpin¬an peran militer dan peran masyarakat. Krisis moneter yang melanda Indonesia bermula dari krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 yang akhirnya mengakibatkan kemerosotan nilai tukar terhadap mata uang asing yang diikuti dengan melesunya perekonomian Indonesia peningkatan jumlah pengangguran dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Perekonomian Indonesia kacau harga-harga barang melambung tinggi meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan lapangan kerja sempit. Untuk menanggulangi krisis moneter dan mengurangi beban anggaran negara pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini secara otomatis mengakibatkan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Dengan dipelopori para mahasiswa masyarakat melakukan protes dan demonstrasi untuk menuntut perubahan secara fundamental dalam pemerintahan. Sementara itu dalam bidang politik juga mengalami gejolak. Menjelang pemilu tahun 1997 mulai muncul aksi-aksi unjuk rasa dari mahasiswa. Mereka berusaha menyalurkan aspirasinya agar tidak lagi memilih Soeharto sebagai presiden mendatang. Namun para elite politik yang duduk di MPR tidak memerhatikan aspirasi rakyat dan mahasiswa. Mereka tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk yang ketujuh kalinya. Pada tanggal 16 Januari 1998 aksi keprihatinan yang melibatkan lebih dari 500 mahasiswa digelar di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan krisis moneter dan penurunan harga-harga. Garis besar dari tema yang dituntut mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus-kampus di berbagai kota adalah turunkan harga-harga khususnya harga sembilan bahan pokok (sembako) hapuskan monopoli dan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat intensitasnya ketika Soeharto terpilih kembali sebagai presiden untuk kali ketujuh (masa bakti 1998 – 2003). Pada tanggal 11 Maret 1998 mahasiswa menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan kalimat “turunkan harga” juga diartikan “turunkan Harto dan keluarga”. Amarah para mahasiswa terhadap Presiden Soeharto semakin memuncak ketika dalam susunan personil Kabinet Pembangunan VII yang diumumkan Presiden Soeharto terdapat nama Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Mohammad “Bob” Hasan yaitu putri sulung dan kroni Presiden Soeharto. Sejak saat itulah di Indonesia muncul gerakan reformasi. Sumber: Kompas 20 Mei 1998 Dikutip ulang dari: Hari-Hari Terpanjang 2005 Gambar 13.14 Mantan Presiden Soeharto memberikan salam setelah pengumuman pengunduran dirinya di Jakarta 21 Mei 1998. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 293 2. Peristiwa Mundurnya Presiden Soeharto Beserta Alasan-Alasannya Gerakan reformasi di Indonesia di¬sponsori oleh para mahasiswa. Para mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah yang dituangkan dalam agenda reformasi. Berikut ini tuntutan para mahasiswa tersebut. . Pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. . Menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. .
MENUNTUT DILAKSANAKANNYA SIDANG ISTIMEWA MPR. . MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN. UNTUK MELAKSANAKAN AGENDA REFORMASI MAKA LANGKAH YANG DILAKUKAN PARA MAHASISWA DAN RAKYAT ADALAH MENUNTUT PERGANTIAN KEPEMIMPINAN NASIONAL.
 Tatkala Soeharto terpilih kembali menjadi presiden yang kali ketujuh para mahasiswa dan rakyat semakin marah. Mereka melakukan demonstrasi di depan gedung DPR/MPR dan di jalan-jalan. Dalam demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa Trisakti. Pada saat itu terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulya Lesmana Heri Hartanto Hendriawan Lesmana dan Hafidhin Royan. Adanya tragedi Trisakti ini tidak menyurutkan semangat mahasiswa dan rakyat lainnya untuk meneruskan gerakan reformasi. Sejak peristiwa itu ribuan mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia ber¬ demonstrasi di berbagai kampus di Jakarta dan di Gedung DPR/MPR RI. Demonstrasi serupa juga terjadi di berbagai kota di Indonesia seperti di Yogyakarta Solo Surabaya Makassar dan kota-kota lainnya di Indonesia. Puncak dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19 – 21 Mei 1998 di depan Gedung DPR/MPR RI sampai munculnya pernyataan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Menanggapi aksi reformasi tersebut Presiden Soeharto menyatakan akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan dibentuk suatu Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU pemilu UU kepartaian UU susunan dan kedudukan MPR DPR dan DPRD Sumber: Kompas 20 Mei 1998 Dikutip ulang dari: Hari-Hari Terpanjang 2005 Mahasiswa berdemonstrasi di gedung DPR/MPR pada tanggal 19 – 21 Mei 1998 untuk menuntut reformasi di segala bidang. UU antimonopoli dan UU antikorupsi sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota komite ini terdiri atas unsur masyarakat perguruan tinggi dan para pakar. Dalam perkembangannya Komite Reformasi belum bisa terbentuk sebab 14 menteri dalam kabinet Pembangunan VII menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan itu mendorong Presiden Soeharto untuk memutuskan mundur dari kursi jabatannya. Kemudian beliau memerintahkan kepada Mensesneg Sadillah Mursjid untuk segera mempersiap¬kan proses pengunduran dirinya secara konstitusional. Beliau juga memerintah¬kan agar acara pengunduran dirinya dilakukan di Istana Merdeka. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI. Lalu beliau menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie (wakil presiden). Peristiwa pengunduran diri Soeharto ini menandai berakhirnya kekuasaan Orba yang telah berkuasa selama 32 tahun dan dimulainya pemerintahan baru yang disebut Orde Reformasi. Mundurnya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dinilai sangat mendadak dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya hal-hal apakah yang mendorong Presiden Soeharto untuk memutuskan mundur? Berikut ini beberapa faktor yang mendorong Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden RI. . Pengunduran diri dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu di pihak mahasiswa. . Soeharto ingin melakukan suksesi ala lengser keprabon madeg pandhito artinya turun/meninggalkan tahta kerajaan kemudian terjun ke masyarakat sebagai orang yang dihormati karena pengalaman hidup dan jiwanya yang arif dan bijaksana. . Perasaan tidak dipercaya atau perasaan ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dibesarkan oleh Presiden Soeharto. . Hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan yang dipimpinnya. . Gagalnya Presiden Soeharto membentuk Komite Reformasi dan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Namun faktor yang paling fatal penyebab jatuhnya kekuasaan Orde Baru adalah penolakan dari 14 menteri Kabinet Pembangunan VII untuk bergabung dalam Kabinet Reformasi yang ingin dibentuk Soeharto. Pengunduran diri Presiden Soeharto disambut gembira oleh puluhan ribu mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR sejak tanggal 18 Mei 1998. Mereka kemudian berlari ke arah tangga di gedung utama MPR/DPR sambil menyanyikan lagu “Sorak-Sorak Bergembira”. Seiring dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya mereka menaikkan bendera dari setengah tiang (untuk menghormati empat mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak) menjadi satu tiang penuh untuk merayakan kemenangan mereka. Suasana serupa juga tampak di kota-kota lain termasuk Yogyakarta Semarang Purwokerto Denpasar Palembang dan Ujungpandang. Di beberapa tempat warga masyarakat ikut larut bersama kegembiraan mahasiswa. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 295 Beberapa pemimpin dunia pun turut menyambut baik keputusan Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Mereka adalah Presiden Amerika Serikat (Bill Clinton) Perdana Menteri Jepang (Ryutaro Hashimoto) Perdana Menteri Australia (John Howard) dan Perdana Menteri Selandia Baru (Jenny Shipley). Mereka melihat pengunduran diri Soeharto itu sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 3. Kondisi Kehidupan Bangsa Pasca Pengunduran Diri Presiden Soeharto Kondisi bangsa Indonesia pasca pengunduran diri Presiden Soeharto dapat dikatakan tidak teratur. Reformasi yang didengung-dengungkan telah membuat masyarakat bersifat anarkis. Kebebasan masyarakat dari kekuasaaan Orde Baru menjadi kebablasan. Berbagai aksi penjarahan toko aksi kebrutalan tindakan melawan hukum dan aparat keamanan sudah menjadi hal yang biasa dan dianggap sebagai pembenaran terhadap pelampiasan amarah rakyat. Persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin banyak dan menjadi beban bagi pemerintahan yang baru sebagai warisan dari pemerintahan yang lama. Persoalan-persoalan yang ada membuat kondisi bangsa Indonesia semakin kacau dan terpuruk. Persoalan-persoalan tersebut yaitu semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing inflasi yang membumbung tinggi kelangkaan BBM dan bahan pokok penanganan kasus¬kasus KKN dan pemulihan ekonomi muncul masalah disintegrasi otonomi daerah krisis ekonomi gejala main hakim sendiri dan sulitnya penegakkan hak asasi manusia (HAM). D. Kehidupan Bernegara Pada Masa Reformasi Sumber: Kompas 23 Mei 1998 Dikutip ulang dari: Hari-Hari Terpanjang 2005 Gambar 13.16 Kerusuhan yang terjadi di kota Solo pasca mundurnya Presiden Soeharto. Setelah jatuhnya kekuasaan Soeharto presiden yang memegang pucuk pemerintahan yaitu Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) K.H. Abdurrahman Wahid (29 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – sekarang). 1. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie (21 Mei 1998 -20 Oktober 1999) B.J. Habibie adalah presiden ketiga RI. Sebelum menjadi presiden beliau adalah wakil presiden mendampingi Soeharto. Sumber: Ensiklopedi Umun untuk Pelajar Jilid 4 2005 B.J. Habibie. Aksi demonstrasi dan tuntutan reformasi memaksa Soeharto mundur dari jabatannya (21 Mei 1998) dan digantikan oleh Habibie. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga RI dalam masa yang sangat singkat (Mei 1998 – Oktober 1999). Beliau menolak dicalonkan kembali oleh partai Golongan Karya (Golkar) setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada bulan Oktober 1999. Menanggapi tuntutan reformasi yang terus bergulir pemerintah berusaha mengadakan perbaikan di segala bidang. a. Di Bidang Ekonomi Upaya perbaikan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan cara pem-bentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan unit pengelola aset negara. Kemudian dibentuk lembaga pemantau dan penyelesaian utang luar negeri. Selanjutnya perbaikan melalui undang-undang yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
MISALNYA TENTANG TANGGAL KADALUARSA SUATU PRODUK JIKA SAAT MEMBELI BARANG PEMBELI DIBERI PRODUK YANG SUDAH KADALUARSA MAKA PEMBELI DAPAT MENGHUBUNGI PRODUSEN UNTUK MINTA GANTI RUGI.
Contoh lainnya yaitu isi barang tidak sesuai dengan tulisan dalam kemasan. Misalnya jika dalam kemasan tertulis berisi 1 liter minyak goreng tetapi hanya terisi setengahnya maka pembeli dapat meminta ganti rugi kepada produsen yang membuatnya. b. Di Bidang Politik Reformasi dalam bidang politik menghasilkan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis yaitu: 1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. 2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR. c. Di Bidang Pers Reformasi dalam bidang pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Jadi ada kebebasan lebih luas bagi penerbitan pers. Contoh kebebasan dalam pers antara lain pers lebih terbuka dalam mengritik pemerintah. Misalnya saat pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan BBM. Pers melalui tokoh-tokoh masyarakat maupun mahasiswa menyalurkan opini mereka lewat surat kabar. Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 297 d. Pelaksanaan Pemilu Salah satu keberhasilan pemerintahan B.J. Habibie adalah penyelenggaraan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Asas pemilu adalah Luber dan Jurdil dan diikuti oleh 48 partai politik. Dari penghitungan hasil pemilu diperoleh partai-partai yang memperoleh penghitungan suara terbesar yaitu berturut-turut PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam sidang MPR tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil memilih presiden RI yang keempat yaitu K.H. Abdurrahman Wahid dan tanggal 21 Oktober memilih wakil presiden yaitu Megawati Soekarnoputri. 2. K.H. Abdurrahman Wahid (29 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah presiden RI yang keempat. Dalam sidang umum MPR 1999 Gus Dur terpilih menjadi presiden RI keempat sejak 29 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001 menggantikan Presiden B.J. Habibie. Gus Dur dinilai sebagai tokoh yang dapat diterima di antara calon presiden lain ketika itu. Pesaing utamanya Megawati Soekarnoputri mendampinginya sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahannya Gus Dur merangkul sebanyak mungkin golongan dalam kabinetnya dan berusaha memperbaiki perekonomian Indonesia yang terpuruk sejak krisis ekonomi 1997. Oleh karena itu kabinet¬nya dinamakan Kabinet Persatuan Nasional. Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) banyak upaya pemulihan dilakukan baik dalam bidang politik ekonomi pemerintahan hukum serta pertahanan dan keamanan. a. Di Bidang Politik Berkembangnya keterbukaan politik dan kontrol politik rakyat atas negara telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak sipil dan politik seperti yang tercermin dalam kebebasan pers kebebasan mengemukakan pendapat kebebasan berorganisasi dan lain-lain. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 7 2005 K.H. Abdurrahman Wahid dilantik menjadi presiden keempat RI. b. Bidang Ekonomi Adanya nilai rupiah yang terus merosot tajam mendorong pemerintah untuk melakukan penyelamatan yang dilakukan melalui program rekapitalisasi dan penutupan bank (likuidasi). c. Bidang Pemerintahan Untuk mengatasi semua gangguan pemerintahan akibat adanya gerakan sparatis pemerintah perlu memberikan otonomi yang seluas mungkin kepada daerah-daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing. Untuk itu pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang pembagian pendapatan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. d. Bidang Hukum Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi masalah utama dalam Reformasi. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dikategorikan sangat tinggi mulai dari kasus Timor Timur Ambon Papua Kalimantan Barat Tanjung Priok Trisakti dan lain-lain. Tragedi kemanusian tersebut berlangsung secara terbuka. Untuk itu pemerintah menegaskan perlunya pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan bentuk ekstrim akibat adanya pelanggaran HAM. Gagasan pembentukan pengadilan ini kemudian diwujudkan dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Peradilan HAM dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Selain pembentukan pengadilan HAM juga dibentuk Komisi Kebenaran yaitu badan yang didirikan untuk menyelidiki sejarah tindak kekerasan di negara tertentu baik oleh kalangan militer pejabat pemerintah maupun masyarakat bersenjata. Selama tahun 2000 terjadi ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR/ MPR berkaitan dengan penyelewengan keuangan badan urusan logistik (Bulog). Selain persoalan ini salah satu pemicu lainnya adalah pergantian kepala polisi negara (Kapolri). Ketegangan ini menyebabkan DPR meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa (SI MPR). Permintaan DPR dikabulkan oleh MPR. Untuk mencegah SI MPR presiden mengeluarkan “maklumat” pembubaran DPR/MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Maklumat ini ditolak oleh ketua Mahkamah Agung ketua MPR dan Panglima TNI. MPR pun segera mempercepat pelaksanaan SI MPR (23 Juli 2001) untuk menurunkan Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai presiden RI. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 1 2005 K.H. Abdur¬rahman Wahid (Gus Dur). Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 299 3. Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004) Megawati dikenal sebagai seorang nasionalis sejati yang konsisten dengan sikap dan tindakan yang tetap memper-tahankan keutuhan NKRI yang hampir tercerai-berai. Pada masa pemerintahan¬nya Megawati mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004. 4. Susilo Bambang Yudhoyono Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 7 2005 Gambar 13.20 Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden kelima Republik Indonesia. (2004 – sekarang) Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden RI keenam setelah memenangkan Pemilu pada tahun 2004 tahap kedua. Di bawah pemerintahan¬nya Indonesia masih melaksanakan pokok¬pokok Reformasi terutama memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di Washington pada tanggal 19 Sep-tember 2003 menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang reformis yang realistis. Judul pidatonya adalah “Keeping the promise of reformation”. Reformasi Susilo Bambang Yudhoyono pastinya akan berhadapan dengan warisan politik Soekarno. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 9 2005 Gambar 13.21 Susilo Bambang Yudhoyono. 1) Terkait tugas individu setelah artikel disusun menjadi bacaan yang menarik bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 – 4 siswa untuk melakukan jajak pendapat di lingkungan RT kalian mengenai hal-hal di bawah ini! 2) Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 – 4 orang kemudian lakukanlah pengamatan di kota/kabupaten kalian. Adakah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat antara masa Orde Baru dan Reformasi? Misalnya dari segi pembangunan fasilitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat kalian juga dapat menambah aspek-aspek lain yang akan diteliti. Kemudian buatlah laporan hasil pengamatannya dan diskusikan dengan kelompok kalian! Soal-Soal Latihan A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1 . Aksi demonstrasi mahasiswa karena adanya ketidakpuasan masyarakat dipelopori oleh … . .
 KESATUAN AKSI PEMUDA PELAJAR INDONESIA . KESATUAN AKSI PELAJAR INDONESIA . KESATUAN AKSI MAHASISWA INDONESIA .
 Front Pancasila Kesatuan-kesatuan yang berdemonstra¬si menuntut pembubaran PKI tergabung dalam satu wadah bernama … . a. Barisan Soekarno b. Front Pancasila c. Pemuda Pancasila d. Barisan AntiPKI 3 . Pemilihan Umum I masa Orde Baru di¬laksanakan pada tahun … . . 1955 . 1971 . 1977 . 1982 4 . Salah satu isi Tritura yaitu …. . pembubaran Kabinet Dwikora . pembubaran PKI . turunkan Soekarno dari jabatan presiden . pembentukan Kabinet 100 Menteri 5 . Berikut ini yang dijadikan sebagai pedoman tonggak lahirnya Orde Baru adalah … . . penyerahan jabatan presiden dari Soekarno kepada Soeharto . dikeluarkannya Supersemar . diakhirinya Gerakan 30 September PKI . dilarangnya PKI di Indonesia 6 . Pemilihan umum I pada masa Orde Baru diikuti oleh …. . 3 partai politik . 2 partai politik dan 1 golongan karya . 10 partai politik . 9 partai politik dan 1 golongan karya 7 . Kabinet terakhir yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah … . . Kabinet Pembangunan V . Kabinet Pembangunan VI . Kabinet Reformasi . Kabinet Pembangunan VII 8 . Wakil bangsa Indonesia dalam nor¬malisasi hubungan Indonesia dan Malaysia adalah … . . Presiden Soeharto . Sri Sultan Hamengku Buwono IX . Menteri Luar negeri Adam Malik . Drs. Moh. Hatta 9 . Untuk mencapai kemakmuran rakyat pemerintah Orde Baru menerapkan pembangunan yang berjangka waktu … . . lima tahun c. tiga tahun . dua tahun d. empat tahun 1 0 . Berikut ini yang bukan isi Bangkok Agreement adalah …. . . Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomasi . menghentikan tindak permusuhan . Sabah dan Serawak mempunyai kesempatan untuk menentukan nasib mereka dalam federasi Malaysia d. Singapura berdiri menjadi negara merdeka 1 1 . Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden RI pada tanggal … . . 21 Mei 1998 c. 20 Mei 1998 . 18 Mei 1998 d. 23 Mei 1998 1 2 . Berikut ini sembilan tokoh yang bertemu dengan Presiden Soeharto di istana negara kecuali …. . . Emha Ainun Najib . Amin Rais . Cholil Badlowi . Nurcholish Masjid 1 3 . Masyarakat Indonesia menghendaki reformasi dilaksanakan secara total di seluruh bidang dengan tujuan …. . . mencapai keadilan dan kemakmuran . menghukum para koruptor . membersihkan kabinet dari unsur KKN . meningkatkan pendidikan generasi penerus bangsa 1 4 . Mahasiswa yang meninggal dalam bentrokan sewaktu melakukan aksi menuntut mundurnya Presiden Soeharto Yogyakarta adalah …. . . Adi Andojo . Moses Gatotkaca . Elang Mulya Lesmana . Yun Hap 1 5 . Yang menyusun naskah pidato pengun¬duran diri Presiden Soeharto adalah … . . Nurcholis Madjid . Emha Ainun Nadjib . Wimar Witoelar . Amien Rais 1 6 . Persamaan pemerintahan masa Soekarno dan masa Soeharto adalah …. . sama-sama diktator . pemimpin yang bijaksana . meninggalkan proses hukum yang belum terselesaikan . lamanya masa kepemimpinan Bab 13 Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi (1998) 303 1 7 . Masalah-masalah sosial yang terjadi d. tumbuhnya perusahaan-perusahaan dalam kehidupan masyarakat bangsa swasta nasional Indonesia sejak krisis moneter adalah 1 9 . Banyak kalangan yang menganggap sebagai akibat …. . pengangkatan Habibie menjadi presiden a. terjadinya pengangguran dalam dinilai inkonstitusional karena … . jumlah besar a. hanya disaksikan beberapa pejabat b. merosotnya moral para pejabat MA c. aksi demonstrasi secara besar-b. tidak dipilih dan diangkat oleh MPRbesaran c. Habibie mengucapkan sumpah dan d. kesulitan untuk memenuhi kebutuhan janji hanya di depan MA pokok d. merupakan penyimpangan UUD 1945 1 8 . Dampak positif perkembangan ke¬kuasaan pemerintah Orde Baru dalam 0 . Presiden RI yang dijuluki Mr Crock kehidupan rakyat Indonesia adalah … . karena keahliannya di bidang a. terjalinya hubungan ekonomi dengan aeronautika adalah …. . negara-negara tetangga a. Megawati Soekarno Putri b. Indonesia menjadi pelopor perubahan b. Soeharto ekonomi di Asia Tenggara c. Abdurrahman Wahid c. turunnya angka kemiskinan dan d. B.J. Habibie peningkatan kesejahteraan B. Jawablah dengan singkat dan benar! 1 . Sebutkan isi Tritura! 2 . Kapan KAMI dibubarkan? 3 . Sebutkan empat mahasiswa Trisakti yang tewas saat peristiwa Reformasi! 4 . Berapa tahun presiden Soeharto berkuasa? 5 . Apa yang dimaksud Reformasi? 6 . Jelaskan pelaksanaan politik luar negeri pada masa Orde Baru! 7 . Berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru mempunyai banyak persamaan. Sebutkan persamaan-persamaan tersebut! 8 . Mengapa pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan terhadap partai politik? 9 . Apa yang menyebabkan munculnya reformasi di Indonesia? 1 0 . Pada awal pemerintahan Orde Baru perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Akan tetapi menjelang tahun 1997 perekonomian di Indonesia berubah drastis mengalami penurunan. Jelaskan sebab-sebab terjadinya penurunan ekonomi tersebut! Peta Konsep BAB 14 LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL DAN PERAN INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL DAN PERAN INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL Sumber: Jawa Pos 17 September 2006 14.1 Para kepala negara dan pemerintahan anggota Nonblok berkumpul di Havana Kuba. Pendahuluan Dapatkah kalian membayangkan seandainya kalian hidup sendiri tanpa orang tua dan saudara-saudara kalian? Tentu saja kalian tidak dapat melakukannya. Demikian juga jika suatu negara di dunia ini berdiri sendiri. Bisakah negara tersebut menghidupi rakyatnya? Telah kita ketahui bersama bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain dan tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan serta mempertahankan eksistensinya tanpa berhubungan dengan negara lain. Keadaan seperti itu berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak dapat membangun negaranya tanpa adanya hubungan yang baik dengan negara-negara di sekitarnya. Menyadari betapa pentingnya kerja sama dengan negara lain maka Indonesia berusaha ikut serta dalam berbagai kerja sama di dunia internasional. Kerja sama apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia? Bagaimana peran serta bangsa Indonesia dalam kerja sama tersebut? Dalam bab ini kita akan mempelajari masalah tersebut. Pembahasan materi yang akan kalian pelajari ini akan membuat kalian memahami pentingnya suatu kerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Konferensi Asia Afrika dan Peran serta Indonesia Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I Indonesia mulai menggabungkan politik bebas aktifnya dengan politik bertetangga baik (Good Neighbour Policy). Hal ini dilakukan dengan melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang mempunyai persamaan pandangan mengenai politik internasional terutama mengenai Perang Dingin. Negara-negara tersebut adalah India Pakistan Birma dan Srilanka. Bersamaan dengan negara-negara tersebut bangsa Indonesia mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA). 1. Latar Belakang Konferensi Asia Afrika Setelah Perang Dunia II berakhir di dunia muncul dua kekuatan yang saling bertentangan yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (sebelum runtuh). Kedua kekuatan tersebut masing-masing mempunyai sistem politik dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Amerika Serikat berideologi liberalis – kapitalis dan bersistem demokrasi sedangkan Uni Soviet berideologi komunis dengan negara sosialisnya. Mereka saling bertentangan dan berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kekuatan yang meliputi pengembangan senjata nuklir. Situasi pertentangan ini disebut Perang Dingin. Di tengah-tengah situasi Perang Dingin inilah bangsa Indonesia bersama empat negara Asia lainnya yaitu India Pakistan Sri Lanka dan Burma/Myanmar.
Bagikan:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Comment

loading...


bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya MASA JENDRAL SOEHARTO

Wednesday 21 June 2017 | Post

Kontes Seo Glorimelamine.com Produsen Peralatan Makan, Bagi yang masih suka dengan SEO dan persaingan di page…

Sunday 26 March 2017 | Post

Dalam hitungan hari yang terus berlari, Nanti sa’at tiba waktunya, Kita pasti merasa lelah dan terhenti,…

Tuesday 13 March 2012 | Post

SMA WARGA SURAKARTA Jl. Monginsidi No. 17 SurakartaTelp / Fax. : 0271  638873Email :sma.warga@yahoo.com LAYANGKAN KRITIK…

Sunday 8 January 2017 | Post

SUASANA ruang tamu di rumah Arfi’an Fuadi, 28, di Jalan Canden, Salatiga, Jawa Tengah, masih dipenuhi…